SOKOGURU, BANDUNG- Upaya pengendalian izin-izin perkebunan dan tambang, insentif dan disentif, serta kolaborasi diperlukan dalam strategi pengendalian banjir dan tanah longsor via restorasi lanskap daerah aliran sungai (DAS).
Upaya itu bisa diwujudkan melalui regulasi, seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan desa (PerDes) untuk komitmen bersama.
Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad, Prof.Ir. Chay Asdak, M.Sc., Ph.D, dalam Seminar Hutan, Air, dan Hukum: Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatra, di Bale Rumawat, Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, pada Rabu, 7 Januari 2026.
”Statement para pejabat juga harus yang mendorong terjadinya kolaborasi, bukan sebaliknya, counter productive. Karena kalau hanya menyalah-nyalahkan, tidak akan bisa menghimpun kekuatan, karena kekuatan kita adalah dalam kebersamaan,” jelasnya, seperti dikutip Kanal Media Unpad.
Adapun Chay Asdak menyampaikan materi tentang perspektif hidrologi hutan dari bencana ekologis Sumatera.
Seminar diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam rangka diskusi keilmuan dari kacamata akademisi terkait bencana ekologis yang terjadi di Sumatra.
Baca juga: Mahasiswa Unpad yang Terdampak Bencana Sumatera Diprioritaskan Dapat Beasiswa
Seminar mengusung tajuk Menjaga Bumi, Menjaga Ibu Pertiwi dari Restorasi Hutan, Tata Kelola Air, hingga Keadilan Ekonomi Lingkungan. Selain Prof. Chay Asdak, tampil sebagai narasumber lain yakni, Guru Besar Fakultas Hukum (FH), Prof. Dr. Lastuti Abubakar S.H., M.H., dan Guru Besar Fakultas Teknik Geologi, Prof. Dr. Ir. Hendarmawan, M.Sc..
Acara tersebut dipandu oleh Sekretaris Dewan Profesor Unpad, Prof. Dr. Iman Hernaman, M.Si.
Sementara itu, Prof. Hendarmawan memaparkan materi berjudul Di Saat Air Kehilangan Ruang: Pelajaran Hidrogeologi dari Banjir Bandang Sumatera.
“Proses alam merupakan pemicu utama dan pengontrol dominan bencana, tanpa atau dengan campur tangan manusia,” ujarnya.
Baca juga: Unpad Gandeng PT Kardia Indonesia Bangun Rumah Sakit Pendidikan di Jalan Dipati Ukur Bandung
Untuk itu, sambung Hendarmawan, pentingnya early warning dan penataan ruang yang baik untuk mitigasi yang komprehensif.
”Kita semua jangan abai lagi, early warning dan penataan ruang yang baik, dan tentu saja sesuai mitigasi yang komprehensif,” tambahnya.
Adapun Prof. Lastuti Abubakar menyampaikan pemaparan Governansi Korporasi Berbasis ESG: Upaya Mencegah Bencana dan Kerusakan SDA dalam Perspektif Hukum Ekonomi Lingkungan.
Menurutnya, governansi dan ESG merupakan instrumen hukum ekonomi yang mandatori sebagai landasan penguatan hukum ekonomi lingkungan dan bencana ekologis merupakan kegagalan tata kelola korporasi yang dapat diatasi dengan integrasi dua hal tersebut.
”Kita itu secara hukum ekonomi memerlukan dana untuk melakukan recovery, melakukan pemulihan, melakukan apapun itu terkait bencana. Ini bisa kita pupuk, kita himpun, kita distribusikan dengan baik kalau kita secara kelembagaannya benar, secara prosesnya juga benar sampai tepat sasaran,” jelas Lastuti.
Untuk itu, lanjutnya, ia menulis dalam satu jurnal internasional tentang bagaimana model pengelolaan dana lingkungan.
Di sisi lain, Ketua Senat Akademik Unpad, Prof. Yoni Syukriani, dr., Sp.FM., dalam sambutannya mengajak para akademisi, khususnya yang ada di lingkungan Unpad untuk terus semangat berdiskusi dengan pandangan multidisiplin ilmu dan tidak terjebak dalam simplifikasi masalah.
”Jadi saya kira mengapa kita harus tetap bersemangat untuk mendiskusikan sesuatu dengan sangat kompleks karena kompleksitas itu sangat penting,” ujarnya.
“Jadi, diharapkan jangan sampai kita terjebak dalam simplifikasi masalah dan pandangan multidisiplin dibutuhkan karen persoalan itu sebagian besar adalah harus dipikirkan dari berbagai sudut pandang,” jelas Prof. Yoni.
Sedangkan Ketua Dewan Profesor Unpad, Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., dalam pengantarnya berharap, hasil seminar kali ini dapat menghasilkan policy brief dan gagasan yang dapat dicermati oleh pemerintah dalam upaya preventif dan penanganan bencana alam.
”Mudah-mudahan diskusi soal Hutan, Air, dan Hukum: Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatera bisa menghasilkan policy brief atau bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang nanti bisa sampai kepada para pemimpin di negara kita,” harapnya. (SG-1)
