SOKOGURU, JAKARTA - Pemerintah resmi menggelontorkan beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan sosial (bansos) beras untuk menahan laju kenaikan harga yang terjadi di pasaran.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa mulai Sabtu, 12 Juli 2025, masyarakat sudah bisa membeli beras SPHP di pasar tradisional dan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Baca Juga:
“Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan,” ujar Arief.
Penyaluran juga diarahkan ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan milik pemerintah daerah, sebagai bagian dari penguatan distribusi.
Beras SPHP ini kini sudah terdistribusi ke berbagai wilayah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Papua.
Arief memastikan kualitas beras SPHP tetap terjaga dengan harga yang sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Juga:
Berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024, harga SPHP dibanderol Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Sementara itu, Rp 13.100/kg untuk Sumatera lainnya, NTT, dan Kalimantan, serta Rp 13.500/kg untuk Maluku dan Papua.
Harga ini diharapkan mampu memberikan solusi terjangkau bagi masyarakat sekaligus menekan fluktuasi harga di pasar.
Selain SPHP, bansos beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025. “Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Pemerintah mengalokasikan 360 ribu ton bantuan untuk keluarga rentan secara nasional.
Ia juga memperingatkan agar distribusi SPHP diawasi ketat dan tidak bocor ke pihak-pihak yang menyalahgunakan.
Tindakan tegas terhadap mafia pangan dilakukan menyusul investigasi Satgas Pangan Bareskrim yang menemukan pelanggaran pada beras non-standar yang beredar.
Pemerintah menegaskan bahwa SPHP harus menjadi benteng dari praktik curang dan distribusinya wajib diawasi secara integritas.
5 Poin Penting Tambahan:
Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Ketahanan Pangan
Melalui kebijakan SPHP dan bansos beras, pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap ketahanan pangan nasional, sebagai respons terhadap krisis harga dan tantangan iklim.
Peran Bulog dan Lembaga Lokal
Perum Bulog tidak hanya bertugas mendistribusikan beras SPHP, tetapi juga bekerja sama dengan koperasi desa dan outlet pangan lokal untuk menjangkau lapisan masyarakat secara merata.
Langkah Strategis Kementan Tingkatkan Produksi
Kementerian Pertanian memperkuat sektor hulu melalui program pompanisasi, benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam, demi memastikan pasokan beras tetap stabil ke depannya.
Prediksi Produksi Beras Naik Signifikan
Produksi nasional pada Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, mengalami peningkatan 14,09% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 21,88 juta ton, berkat intervensi yang tepat.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran
Pemerintah menekankan prinsip transparansi dalam distribusi SPHP dan bansos agar tepat sasaran, serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dari praktik kecurangan pangan. (*)
