SOKOGURU, JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengajukan usulan tambahan anggaran yang cukup besar untuk tahun 2025.
Nilainya mencapai Rp 5,98 triliun yang satu di antaranya untuk pengurus koperasi dengan fokus utama pada pelatihan dan pendampingan SDM Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Baca Juga:
Ini bukan sekadar usulan biasa—ini adalah bagian dari transformasi besar menuju pemberdayaan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025, Budi Arie menjelaskan usulan anggaran tambahan itu akan difokuskan pada dua hal besar.
"Kementerian Koperasi mengusulkan total anggaran belanja tambahan di tahun 2025 sebesar Rp 5,98 triliun dengan fokus pada dukungan manajemen sebesar Rp 340 miliar, perkoperasian sekitar Rp 5,6 triliun," kata Budi Arie dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR.
Baca Juga:
Pertama dukungan manajemen sebesar Rp 340 miliar dan program perkoperasian senilai Rp 5,6 triliun.
Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjawab amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan pembentukan dan penguatan koperasi di desa dan kelurahan.
Usulan anggaran ini terbagi dalam dua skema pendanaan, reguler sebesar Rp 1,2 triliun dan dekonsentrasi sebesar Rp 4,78 triliun.
Jika disetujui DPR, maka total anggaran yang akan dikelola Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2025 akan melonjak menjadi Rp 6,45 triliun.
Anggaran ini tidak hanya sebatas angka, tapi mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun SDM unggul di tingkat akar rumput.
"Anggaran ditunjukkan untuk melaksanakan tujuh tugas utama sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025 antara lain menyusun model bisnis KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan, dan memberikan pelatihan serta pendampingan untuk memperkuat kapasitas Koperasi Desa," terang Budi.
Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 5,1 triliun akan dialokasikan hanya untuk fasilitas pendampingan dan pelatihan SDM Kopdes Merah Putih.
Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan kualitas sumber daya manusia koperasi desa sebagai prioritas utama. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi hingga mampu bersaing secara digital dan profesional.
Selain pelatihan, alokasi anggaran juga akan digunakan untuk menyusun model bisnis Kopdeskel Merah Putih (Rp 500 juta), membuat modul pembentukan 80.000 koperasi (Rp 3,9 miliar), serta melakukan inventarisasi koperasi yang ada (Rp 30,9 miliar).
Baca Juga:
Di era digital, Budi juga tak luput memperhatikan kebutuhan digitalisasi manajemen koperasi dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar, serta sosialisasi masif Rp 163 miliar dan monitoring serta evaluasi Rp 140,6 miliar.
Langkah ambisius ini tidak berhenti di tahun 2025. Budi Arie bahkan telah mengusulkan tambahan anggaran Rp 7,85 triliun untuk tahun 2026.
Pagu indikatif untuk 2025 sendiri hanya berada di angka Rp 311 miliar, yang terdiri dari dana rupiah murni sebesar Rp 85 miliar dan dana LPDB-koperasi sebesar Rp 226,03 miliar.
Artinya, lonjakan usulan anggaran menunjukkan adanya strategi jangka panjang yang matang untuk membenahi dan mengangkat koperasi desa ke level yang lebih tinggi.
"Mengantisipasi program tahun berikutnya, Kementerian Koperasi mengusulkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7,85 triliun dengan rincian pagu dukungan manajemen sebesar Rp 514,12 miliar dan perkoperasian sebesar Rp 7,34 triliun," jelas Budi Arie.
Rencana pengembangan tahun 2026 mencakup 10 prioritas strategis, seperti penguatan kelembagaan, transformasi digital koperasi, pengembangan usaha koperasi, peningkatan daya saing, hingga pemberdayaan koperasi daerah.
Tak hanya itu, pengawasan, data dan informasi, serta pembiayaan koperasi oleh LPDB juga menjadi bagian penting dari peta jalan strategis ini.
Bagi Budi Arie, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi penopang utama ekonomi rakyat.
Melalui program Kopdes Merah Putih, ia ingin menciptakan ekosistem koperasi yang kuat, modern, dan mampu bersaing dalam lanskap ekonomi digital.
Usulan anggaran Rp 5,98 triliun untuk pelatihan SDM ini menjadi langkah awal menuju transformasi koperasi desa menjadi kekuatan ekonomi nasional berbasis komunitas. (*)
