ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusul serangan siber ransomware yang menghantam Pusat Data Nasional (PDN).

Ia mempertanyakan bagaimana insiden kebocoran data dan peretasan sistem bisa terus berulang tanpa solusi yang komprehensif.

"Ini sebenarnya kecelakaan atau kebodohan nasional? Karena apa? Prihatin," kata Hasanuddin sebagaimana dikutip situs DPR RI, Kamis (27/6) malam.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi Siber, Pakar Keamanan dari AS Berbagi Ilmu di Polinela

"Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama terutama dengan BSSN, dan BSSN selalu melaporkan adanya serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif,” ujar Hasanuddin.

Pernyataan Hasanuddin dilontarkan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

Politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan bahwa ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 yang mencatat 1.101.229 insiden.

Baca juga: Penting Peran Perempuan dalam Pemberantasan Kejahatan Siber dan Perlindungan Korban

"Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi," tegasnya.

Hasanuddin juga mempertanyakan langkah-langkah forensik digital yang diambil untuk mengidentifikasi pelaku peretasan PDN ini.

"Sekarang kan data kita dikunci, kodenya ada di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Saya mohon terbuka, seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu," tuturnya.

Baca juga: DPR Minta BSSN Apresiasi Pemuda Tegal yang Berhasil Retas HackerOne

Kritik ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang efektivitas dan kesiapan pemerintah dalam menangani serangan siber yang semakin kompleks dan merugikan.

Kejadian ini memicu pertanyaan besar tentang apakah upaya yang telah dilakukan cukup atau hanya sebatas laporan tanpa aksi nyata.

Insiden ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data sensitif, tetapi juga menyoroti perlunya strategi keamanan siber yang lebih kuat dan terkoordinasi untuk mencegah serangan serupa di masa depan.

Masyarakat dan DPR kini menunggu jawaban dan tindakan nyata dari Kominfo dan BSSN untuk memastikan keamanan data nasional di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman siber. (SG-2)