ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengutarakan sejumlah harapan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat melakukan kunjungan ke Hotel Golden Tulip di Madinah, Arab Saudi, yang dikelola BPKH Limited.
Kunjungan Anggota Konisi VIII DPR RI merupakan bagian dari rangkaian pertemuan dengan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i di Madinah.
Saat kunjungan Fikri Faqih menyoroti peran strategis BPKH dalam pengelolaan keuangan dan layanan haji.
Baca juga: DPR RI Berhasil Tekan Biaya Haji 2025 dan Lebih Murah dari Usulan Pemerintah
Dalam kunjungannya pada Rabu (16/1), Fikri menyoroti tiga poin utama.
Pertama, ia mendorong BPKH untuk terlibat aktif dalam diskusi pemanfaatan nilai manfaat dana haji.
"Menteri Agama saat ini sedang giat melakukan mudzakarah ulama karena nilai manfaat BPKH masih dianggap tidak halal jika digunakan untuk subsidi calon jemaah haji," ujar Fikri, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam keterangan persnya.
Baca juga: DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025, Dorong Pelayanan Optimal bagi Jemaah
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih. (Ist/DPR RI)
Fikri menekankan pentingnya BPKH memberikan informasi komprehensif kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama agar dapat menghasilkan fatwa atau rekomendasi yang memberikan ketenangan kepada calon jemaah haji dan umroh.
Kedua, Fikri mendorong BPKH untuk mengoptimalkan peran dalam layanan haji dan umroh di Arab Saudi.
"Meskipun mungkin dianggap terlambat, BPKH sebenarnya bisa lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umroh," ujar Fikri, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah.
Ia berharap, dengan pengelolaan yang baik, nilai manfaat yang dihasilkan dapat dikembalikan kepada calon jemaah haji, sehingga mereka merasakan manfaat langsung dari dana yang dikelola.
Baca juga: Bandara Internasional Kertajati Tetap Layani Jemaah untuk Keberangkatan Haji 2025
Ketiga, Fikri mengingatkan BPKH Limited, anak usaha BPKH yang bergerak di bidang katering, hotel, dan transportasi di Arab Saudi, untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun infrastruktur.
"BPKH Limited harus berani bersaing secara sehat dan tidak menjadi jalur baru yang memperpanjang rantai pasok," tegasnya.
Fikri menekankan pentingnya profesionalitas dan kredibilitas BPKH Limited agar mampu bersaing di pasar Arab Saudi.
Ia berharap BPKH dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengelola keuangan haji serta memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umroh Indonesia.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat peran BPKH dalam memastikan pengelolaan dana haji yang transparan dan layanan yang optimal bagi seluruh jemaah. (SG-2)
