DALAM Seminar Nasional yang digelar Pusat Kajian Logistik (Puskalog) Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi (LPIT) Institut Teknologi Bandung (ITB), para ahli dan praktisi berkumpul untuk membahas kebijakan logistik yang dapat membawa perubahan signifikan bagi berbagai sektor ekonomi. 

Bertempat di Aula Barat ITB, Bandung, Kamis (25/7), seminar ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dan sense of policy dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya logistik di Indonesia.

Sesi ketiga yang dimoderatori oleh Dr. Ir. Yusmar Anggadinata mengangkat tema “Pengembangan Sistem Tata Kelola (Governance) Logistik Nasional”. 

Baca juga: Seminar Nasional ITB: Upaya Cari Solusi Tingkatkan Kinerja Logistik Indonesia

Sesi ini mengupas berbagai topik penting seperti reformasi birokrasi dan regulasi, pemetaan kebutuhan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan national single logistic platform yang bertujuan mengintegrasikan seluruh kegiatan logistik dari hulu hingga hilir. 

Tata Kelola Rasional: Landasan Kebijakan yang Kuat

Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan ITB, Adenantara Dwiwicaksono, mengkritisi pendekatan kebijakan yang sering kali reaktif terhadap masalah. 

“Kita perlu mengubah pendekatan insidental ini dengan tata kelola yang lebih rasional agar regulasi bersifat preventif,” tegas Adenantara.

Ia menekankan bahwa pelibatan pakar dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menghasilkan regulasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca juga: Gelar Seminar Nasional, ITB Rumuskan Strategi Peningkatan Logistik di Masa Depan

Peneliti Pusat Kajian Logistik ITB, Agus Eko Madyo, menambahkan pentingnya sense of policy yang tepat untuk melanjutkan hal positif dari kebijakan sebelumnya. 

“Pembangunan yang dirancang harus mencakup infrastruktur dan suprastruktur,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa regulasi yang baik harus berakar pada penelitian yang ketat dan kolaborasi lintas sektor.

Pasar Rakyat: Katalis Logistik dan Pusat Kolaborasi

Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan, Sri Sugi Atmanto, menyoroti peran penting pasar rakyat sebagai pusat logistik. 

Ia memaparkan berbagai inisiatif revitalisasi fisik dan nonfisik yang telah dilakukan, termasuk penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembangunan oleh Kementerian PUPR, serta program-program seperti Diklat Pengelolaan Pasar dan Sekolah Pasar.

Baca juga: Ekspor Penggerak Utama Ekonomi Indonesia, Menhub: Kolaborasi Jadi Kunci

“Agar revitalisasi pasar rakyat lebih maju, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait,” jelas Sri Sugi Atmanto. 

Ia mengakui bahwa revitalisasi yang telah dilakukan masih menghadapi tantangan, seperti sepinya pasar setelah revitalisasi dan kendala pengelolaan yang belum optimal.

Menuju Kebijakan Logistik Berkelanjutan

Seminar ini menegaskan pentingnya sense of policy dalam setiap tahap pengambilan kebijakan logistik. 

Melalui pelibatan pakar dan penguatan kolaborasi, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi UMKM dan pasar rakyat di Indonesia. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan sektor logistik dapat menjadi lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Rafqi Sadikin/SG-2)