Ekonomi

Optimalisasi Ekosistem Bisnis di Pasar Rakyat, Kepala Pasar Harus Terkompetensi

Pasar rakyat tidak memiliki program aktivasi yang dilakukan secara kontinyu. APARSI akan mencoba menerapkan program yang menjadi  pilot project untuk skema pemberdayaan pasar rakyat. 
 

By Rosmery C Sihombing  | Sokoguru.Id
18 Juli 2024
Sokoguru/ Dul Fattah

PASAR rakyat diambang kepunahan. Sepinya pusat ekonomi kerakyatan tersebut membuahkan persoalan kompleks yang mesti diatasi secara bertahap. 

 

Tak dapat dimungkiri, di tengah kemajuan teknologi dalam perekonomian kita, pasar rakyat tertinggal amat jauh tanpa sentuhan apapun, khususnya dari pemerintah. 

 

Tidak mengadopsi upaya pemasaran dalam bisnisnya, memperparah nasib pasar rakyat yang kini tergopoh-gopoh memutar ekonomi di dalamnya. 

 

Baca juga: Pengelolaan Pasar Rakyat, Upaya Memutar Kembali Roda Ekonomi Kerakyatan

 

Kenyataan itulah yang tim Sokoguru temukan saat melakukan survei lapangan dengan mengunjungi puluhan pasar rakyat dari Banten hingga Kediri pada 24 Juni hingga 4 Juli 2024.

 

Kondisi tersebut bisa dilihat di Pasar Karangwaru dan Legi, Yogyakarta; Pasar Setono Betek, Kediri; dan Pasar Pahing, Kedir. Digitalisasi dalam transaksi, aktivasi pasar, dan promosi menjadi hal yang jarang ditemui dan itu berpengaruh pada keberlanjutan pasar tersebut.

 

Permasalahan tersebut ditanggapi oleh Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI). 

 

Baca juga: APARSI dan Kemendag Dorong Digitalisasi Pasar Rakyat untuk Ekonomi Kerakyatan

 

Ketua Umum APARSI, Suhendro berpandangan ketertinggalan itu akibat pemerintah  kurang menyentuh aspek nonfisik dari pengembangan pasar rakyat. 

 

“Pasar-pasar yang kemudian dibangun kembali secara fisik sudah bagus, tetapi ada satu yang ketinggalan yaitu pembangunan dari sisi nonfisiknya. Bicara pemberdayaan para pedagang dan pengaturan pengelolaan sangat kurang,” jelasnya saat dihubungi Sokoguru, pekan lalu.

 

Setelah ada pandemi covid-19 dan masa digitalisasi, lanjut Suhendro, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk berbelanja. Capacity building-nya tidak ditata secara serius. Mestinya kapasitas pedagang pun ditingkatkan. 

 

Baca juga: APARSI: Butuh Peran Pemerintah Atasi Pasar Rakyat yang di Ambang Kepunahan

 

Beralihnya ruang masyarakat untuk berbelanja ke marketplace yang menjamin kemudahan, luput sebagai permasalahan yang berpengaruh pada pasar rakyat.

 

“Di tengah tantangan itu, pengelolaan pasar seharusnya baik agar tetap nyaman bagi pembeli dan promosi dipikirkan agar pengunjung banyak datang ke pasar. Kemudian, banyak pedagang yang tidak terlatih, khususnya dalam hal pelayanan yang  berpengaruh pada trafik pengunjung,” tambahnya lagi. 


 

Perlu inovasi

Dari permasalahan tersebut, Suhendro berpandangan bahwa dalam hal ini diperlukan seorang kepala pasar yang memang berpikir layaknya seorang CEO. 

 

“Paradigma kita tentang pasar rakyat harus digeser, melihat pasar rakyat harus sebagai perusahaan yang membutuhkan treatment khusus. Misalnya, ada pedagang sayuran yang omsetnya turun, harus mampu berinovasi apakah mesti ada program di mana pembeli tak perlu datang ke pasar tapi barang sampai di rumah, itu penting banget inovasi itu,” jelasnya.

 

Suhendro melihat pasar rakyat tidak memiliki program aktivasi yang dilakukan secara kontinyu, tambahnya lagi, untuk itu kami APARSI mencoba menerapkan program yang menjadi  pilot project untuk skema pemberdayaan pasar rakyat. 

 

“Upaya ini sedang kami coba di beberapa pasar rakyat, nantinya kita akan coba latih para pedagang untuk digitalisasi, promosi, dan cara mempercantik perwajahan tokonya. Jika upaya ini berhasil, akan kita replikasi di pasar-pasar lain programnya,” imbuhnya. 

 

Suhendro pun mengatakan pemberdayaan perlu  dilakukan pada kepala pasar. 

 

“Dalam waktu dekat ini akan ada revisi terkait undang-undang yang membahas sarana perdagangan, di mana nantinya kepala pasar harus diuji kompetensi. Sebagai pemilik otoritas tertinggi di pasar rakyat, kami berharap kepala pasar ini memiliki pemahaman, kapasitas, dan kompetensi lebih untuk mengeksplorasi bisnis yang berjalan di pasar rakyat,” tambahnya lagi. 

 

Setidaknya terdapat 29 kompetensi yang mesti dimiliki kepala pasar, salah satu dari kompetensi tersebut adalah digitalisasi. Dalam pada itu, kepala pasar pun harus memiliki program baik berkaitan dengan pemberdayaan pedagang pasar, maupun memasarkan pasar yang dikepalainya. 

 

“Dengan mencetak kepala pasar yang memiliki kapasitas yang baik, tentunya akan berdampak baik bagi pasar. Jadi, itu yang mesti kita lakukan, insyallah pasar akan hidup,” pungkasnya. (Fajar Ramadan/SG-1)