KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungannya terhadap penerapan digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Inisiatif ini dinilai penting untuk mencegah kebocoran BBM subsidi ke pihak yang tidak berhak, sekaligus memastikan nelayan kecil menerima hak mereka secara tepat sasaran.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengungkapkan bahwa inovasi digital ini bertujuan untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Baca juga: Menteri KKP: Ikan Jade Perch Potensial Dikembangkan di Indonesia
"Digitalisasi ini adalah langkah inovatif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi," kata Latif dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (15/10).
Sebagai bagian dari upaya ini, para nelayan akan menggunakan sistem QR Code untuk mengakses BBM bersubsidi, sehingga distribusi dapat diawasi secara lebih ketat.
Pemerintah, lanjut Latif, terus mengedukasi dan mensosialisasikan sistem baru ini kepada nelayan agar mereka terbiasa dan tidak kesulitan dalam menggunakannya.
“Walaupun belum familiar, ini adalah langkah penting untuk mencegah kecurangan,” tambah Latif.
Baca juga: Kelangkaan BBM Subsidi di NTT, DPR Desak Pertamina Perketat Pengawasan
Salah satu implementasi digitalisasi ini adalah peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diresmikan pada Minggu (13/10).
Uji coba digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan sistem QR Code dilakukan oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, dalam peresmian tersebut.
Baca juga: DPR Soroti Kasus Ipda Rudy yang Bongkar Sindikat BBM Ilegal, Malah Kena Demosi
Peresmian SPBUN di Pemalang ini merupakan hasil kerja sama antara KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas, Pertamina, serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Diharapkan, SPBUN ini dapat membantu nelayan kecil dalam mendapatkan BBM bersubsidi secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Pemecatan Rudy Soik, Anggota DPR Soroti Kemunduran Polri sebagai Institusi Penegak Hukum
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penyaluran BBM bersubsidi lebih efisien dan tepat sasaran, membantu nelayan di wilayah Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, serta wilayah lainnya di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.(SG-2)
