KELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sudah lama terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendapat sorotan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Menurut Darmadi, lemahnya pengawasan telah memicu kelangkaan di sejumlah daerah, termasuk Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, dan kawasan wisata Labuan Bajo.
Baca juga: DPR Soroti Kasus Ipda Rudy yang Bongkar Sindikat BBM Ilegal, Malah Kena Demosi
"Kami meminta agar Pertamina segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai kelangkaan ini berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat," ujar Darmadi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (10/9).
Masalah Pengawasan dan Dugaan Penyelundupan
Darmadi menilai bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di NTT bisa jadi akibat tidak efektifnya pengawasan distribusi.
Ia menyebut adanya potensi praktik penyelundupan BBM bersubsidi ke negara tetangga, seperti Timor Leste, yang membuat pasokan di dalam negeri semakin terbatas.
"Wilayah Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menjadi celah bagi praktik penyelundupan. Pengawasan yang lemah membuka ruang bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini," tegas Darmadi.
Baca juga: DPR Sebut Pembatasan Penjualan BBM Bersubsidi Melalui Permen Bisa Picu Masalah Hukum
Dampak Luas bagi Masyarakat dan Pariwisata
Kelangkaan BBM bersubsidi ini, menurut Darmadi, sangat meresahkan dan memberikan dampak luas pada masyarakat.
Nelayan dan petani menjadi kelompok yang paling terdampak karena sulit mendapatkan BBM untuk operasional sehari-hari.
Akibatnya, aktivitas mereka terhambat, yang pada gilirannya memperburuk perekonomian.
"Nelayan jadi sulit melaut setiap hari, begitu juga petani yang kesulitan mendapatkan BBM untuk alat-alat pertanian mereka. Situasi ini menekan ekonomi masyarakat kecil," jelas Darmadi.
Selain itu, sektor pariwisata di Labuan Bajo, salah satu destinasi wisata utama di NTT, juga ikut terkena dampaknya.
Darmadi menekankan pentingnya BBM untuk transportasi dan kebutuhan operasional di wilayah tersebut, yang apabila tidak tersedia, akan merugikan wisatawan serta pelaku sektor ekonomi kreatif dan UMKM.
"Kondisi ini membuat wisatawan merasa tidak puas dan menyulitkan pelaku usaha di sektor pariwisata. Padahal, Labuan Bajo adalah salah satu andalan pariwisata kita," tambahnya.
Desakan Pemberantasan Mafia BBM Bersubsidi
Darmadi menilai bahwa masalah kelangkaan BBM ini sangat meresahkan, terutama karena masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia menekankan bahwa BBM bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil, malah digunakan oleh sektor industri dan bahkan diselundupkan ke luar negeri.
"Ini jelas bentuk ketidakadilan. Hak-hak masyarakat dibajak oleh oknum tak bertanggung jawab," ujar Darmadi.
Baca juga: Anggota DPR Setujui Kenaikan Harga BBM Pertamax Series
Sebagai bagian dari Komisi VI DPR yang bertugas mengawasi sektor industri, perdagangan, dan BUMN, Darmadi mendesak komitmen tegas dari pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Pertamina, untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
"Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam distribusi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di semua tingkatan, dari daerah hingga pusat. Harus ada tindakan tegas untuk memberantas praktik ini," tegasnya.
Darmadi menutup dengan menekankan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus bersinergi untuk mengatasi masalah ini, guna melindungi kepentingan rakyat dan mencegah kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi. (SG-2)
