ANGGOTA Komisi III DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menyatakan keprihatinannya atas nasib Ipda Rudy, seorang anggota polisi yang justru didemosi setelah mengungkap sindikat penjualan bahan bakar minyak (BBM) ilegal.
Kasus ini memicu tanda tanya besar mengenai penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan prosedur yang seharusnya melindungi aparat yang bekerja dengan integritas.
“Saya sangat prihatin dengan kasus yang menimpa Ipda Rudy. Kami berharap bukti-bukti kuat yang sudah ada segera ditindaklanjuti,” ujar Adde di Jakarta, Senin (9/9) sebagaimana dilansir situs DPR RI.
Baca juga: DPR Kritik Rencana Pemerintah Soal Potongan Tambahan Dana Pensiun
Upaya Klarifikasi ke Polda NTT
Politikus Fraksi Partai Golkar ini berjanji untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait detail kasus yang menimpa Ipda Rudy.
Menurutnya, jika terbukti ada kesalahan prosedur yang menyebabkan seorang anggota polisi yang seharusnya diapresiasi malah terkena sanksi demosi, hal tersebut harus diusut secara tuntas.
"Kami akan coba konfirmasi ke Polda setempat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang ada prosedur yang dilanggar, ini tak boleh dibiarkan," tegas Adde.
Komitmen Penegakan Hukum Transparan
Legislator dari daerah pemilihan Banten ini juga menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap tindakan penegak hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Baca juga: DPR Desak ‘Restorative Justice’ untuk Ibu yang Ditahan Saat Demo Pabrik Sawit di Sumut
Menurut Adde, penanganan kasus serupa harus dilakukan secara transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kita harus bongkar dan cari tahu siapa dalang di balik peristiwa ini. Penegakan hukum harus bebas dari tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya,” katanya dengan tegas.
Kasus Ipda Rudy Jadi Sorotan Publik
Kasus Ipda Rudy menjadi perhatian luas setelah terungkap bahwa dia membongkar sindikat penjualan BBM ilegal.
Alih-alih mendapatkan apresiasi, Ipda Rudy justru dilaporkan menerima sanksi demosi.
Kondisi ini memicu spekulasi adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencoba menghambat penyelidikan sindikat tersebut.
Baca juga: DPR Soroti Klaim BPJS Ketenagakerjaan yang Berbelit dan Lama di Solo
Publik berharap dengan perhatian khusus dari DPR RI, kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, serta memberikan efek jera bagi siapa pun yang terlibat dalam sindikat kejahatan.
Adde berharap bahwa melalui penyelidikan yang mendalam dan adil, kasus seperti ini tidak lagi menimpa aparat yang bekerja demi menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal. (SG-2)
