ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritik rencana pemerintah untuk menerapkan potongan gaji karyawan guna membiayai program dana pensiun tambahan.
Menurut Netty, kebijakan ini bisa semakin memberatkan pekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
“Saat ini, gaji pegawai swasta sudah dipotong untuk membayar Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan,” kata Netty.
“Pegawai negeri dipotong Taspen, sementara TNI/Polri dipotong Asabri. Itu saja sudah cukup berat. Jika ditambah potongan dana pensiun lainnya, ini bakal mencekik ekonomi rakyat berpenghasilan rendah,” tegas Netty dalam keterangan pers, Selasa (10/9).
Baca juga: DPR Desak ‘Restorative Justice’ untuk Ibu yang Ditahan Saat Demo Pabrik Sawit di Sumut
Pemerintah Jangan Terburu-buru
Netty menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menerapkan kebijakan ini.
Meski standar International Labour Organization (ILO) menyarankan agar manfaat pensiun idealnya mencapai 40% dari penghasilan terakhir, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum siap untuk menerapkan potongan tambahan.
“Apakah dengan alasan mengejar rasio penerimaan manfaat pensiun sebesar 40% sesuai standar ILO, maka langsung menambah potongan gaji pegawai? Jangan lupa, kondisi upah di Indonesia tidak selalu sejalan dengan kenaikan kebutuhan hidup," ujar Netty mempertanyakan.
Daya Beli Rakyat Bisa Turun
Menurut Netty, memprioritaskan dana pensiun tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi sehari-hari bisa berdampak negatif pada daya beli masyarakat.
"Jangan sampai demi dana pensiun yang dinikmati di masa tua, tapi kebutuhan sehari-hari malah terabaikan. Ini bisa menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian secara luas," jelasnya.
Netty juga mengingatkan agar pemerintah bersikap transparan dan jujur dalam setiap kebijakan yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus berangkat dari niat untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk menutupi kebutuhan pemerintah yang mendesak, seperti pembayaran utang.
Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Harus Perbaiki Sektor Pendidikan
"Kebijakan harus dipastikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Jangan sampai ada pemanfaatan dana masyarakat untuk membayar utang yang jatuh tempo," jelasnya.
Fokus Perbaiki Pengelolaan Dana Pensiun yang Ada
Daripada membuat program baru, Netty menyarankan agar pemerintah lebih fokus memperbaiki pengelolaan dana pensiun yang sudah ada.
Ia menyoroti adanya keluhan masyarakat terkait tidak cairnya dana pensiun sesuai aturan atau tidak seratus persen.
“Ada banyak keluhan masyarakat mengenai pengelolaan dana pensiun yang belum baik. Misalnya, dana pensiun yang tidak cair sepenuhnya atau tidak sesuai dengan ketentuan. Ini masalah serius yang perlu dibenahi," katanya.
Netty juga menyinggung adanya kasus korupsi di lembaga pengelola dana pensiun yang menjadi bukti bahwa pengelolaan dana pensiun di Indonesia masih perlu banyak perbaikan.
Baca juga: DPR Curigai Pejabat Kemenag Terima Gratifikasi Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
"Program yang ada saja belum terkelola dengan baik, bagaimana bisa menambah program baru? Jangan sampai ini jadi ladang korupsi baru," pungkas Netty.
Dengan berbagai masalah yang masih menyelimuti pengelolaan dana pensiun, Netty mendesak pemerintah untuk lebih fokus dalam memperbaiki tata kelola dana yang ada sebelum menambah beban baru bagi rakyat. (SG-2)
