TANTANGAN ekonomi di Jawa Barat (Jabar), termasuk ketimpangan pendapatan dan maraknya pinjaman online (pinjol), menjadi fokus pembahasan dalam Seminar Nasional yang digelar Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Kota Bandung, Selasa (17/9).
Seminar bertema "Memperkuat Hubungan Pentahelix dalam Mendukung Perekonomian Nasional" tersebut menghadirkan akademisi, pemerintah, media, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu-isu krusial ekonomi Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap persoalan pinjol yang semakin mengkhawatirkan.
Baca juga: BSI Ajak Para Ibu Jadi Partner Lewat Produk Syariah, Hindari Pinjol dan Judol
Masyarakat Jabar Terjerat Pinjol Capai Rp19 Triliun
Menurut Herman, utang masyarakat Jabar melalui pinjol telah mencapai Rp19 triliun, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah pinjaman online tertinggi di Indonesia.
"Pinjol dan bank emok (pinjaman mikro ilegal) menjadi masalah serius di Jawa Barat, terutama bagi masyarakat menengah bawah yang terjebak dan kesulitan mengelola keuangan," ujar Herman.
Herman menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mengatur operasional pinjol, serta penggunaan teknologi seperti blockchain dalam sistem pemerintahan elektronik (e-government) di tingkat kabupaten dan kota.
Baca juga: Terapkan Tiga Tips Ini agar Tidak Terjerat Utang Pinjol
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Di sisi lain, ketimpangan ekonomi juga menjadi perhatian dalam seminar ini. Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Kurniawan Saefullah, menyoroti bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Jabar terbilang positif, ketimpangan pendapatan semakin melebar.
Menurut Kurniawan, pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang berfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan.
"Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pemerataan. Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan kesejahteraan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," kata Kurniawan.
Baca juga: HUT ke-79 Jawa Barat: Masyarakat Diajak Hidupkan Semangat Kebersamaan dan Inovasi
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar, Hilman Hidayat, menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal kebijakan publik.
Ia mengatakan bahwa media harus bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat dan membantu memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Seminar ini menekankan pentingnya konsep Pentahelix—kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan masyarakat—untuk menghadapi tantangan ekonomi di Jabar..
Baca juga: Pacu Eksportir Baru di Jawa Barat, Bank bjb Gelar 'bjb Export Preneur'
Kolaborasi antar sektor diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengatasi masalah ketimpangan dan maraknya pinjaman online.
"Kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi di masa depan. Semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan," tutup Kurniawan.(Fajar Ramadan/SG-2)
