KEBIJAKAN rekrutmen pramugari yang dilakukan PT Garuda Indonesia kembali menuai kontroversi.
Pasalnya maskapai Garuda lebih memilih merekrut lulusan baru dibandingkan memanggil kembali para mantan pramugari yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.
Keputusan perusahaan penerbangan plat merah ini memicu kekecewaan sekitar 200 eks pramugari yang merasa diabaikan, meskipun mereka masih memiliki lisensi dan pengalaman yang relevan.
Baca juga: Garuda Indonesia Didorong Kolaborasi untuk Dorong Sport Tourism
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat aduan dari para mantan pramugari tertanggal 2 Desember 2024.
Para Eks Pramugari Sebut Diperlakukan Tidak Adil
Mereka menilai kebijakan ini tidak adil karena mengesampingkan tenaga kerja yang telah bertahun-tahun mengabdi untuk perusahaan.
“Kami meminta PT Garuda Indonesia untuk memberikan penjelasan transparan,” ujar Eko.
“Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja yang telah berkontribusi lama,” jelas Eko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI, Selasa (18/2/2025).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo. (Ist/DPR RI)
Eko mendesak Garuda Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan ini.
Menurut Eko, meskipun regenerasi tenaga kerja penting, perusahaan pelat merah juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap karyawan yang terdampak PHK.
Baca juga: Pelayanan Buruk Garuda Indonesia Dapat Sorotan DPR RI
"BUMN seharusnya tidak hanya memikirkan tenaga kerja baru, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka yang sudah berpengalaman,” papar Eko.
“Jangan sampai loyalitas yang sudah dibangun bertahun-tahun justru dikesampingkan begitu saja," tegasnya.
Baca juga: Kemenhub Tegur Keras Garuda Indonesia, Tuntut Perbaikan Layanan Haji 2024
Dengan tekanan dari DPR dan para mantan pramugari yang terus bersuara, akankah Garuda Indonesia mempertimbangkan langkah baru?
Atau justru tetap pada kebijakan yang membuat eks pramugari merasa "dibuang setelah berjasa"? (SG-2)
