KOMISI I DPR RI akan segera menggelar rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membahas operasional Starlink di Indonesia.

 Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai kekhawatiran yang muncul di masyarakat terkait kehadiran perusahaan internet milik Elon Musk tersebut.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, menegaskan pentingnya pertemuan ini untuk menampung aspirasi dan kekhawatiran pengguna jasa internet serta pelaku industri. 

Baca juga: Setelah Hadiri World Water Forum, Elon Musk Lanjut Luncurkan Starlink di Bali

“Semua kekhawatiran dan aspirasi dari pengguna jasa internet dan juga pelaku industri tentu akan kita tampung dan kita akan menanyakan kepada Kemenkominfo dalam waktu dekat ini,” ujar Bobby di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Salah satu isu utama yang disoroti adalah potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. 

Bobby menegaskan bahwa meski Starlink beroperasi di Indonesia, perusahaan tersebut wajib menggunakan gateway lokal yang sudah diawasi oleh instrumen negara. 

“Baik itu pengawasan dari Kemenkominfo, spionase sinyal oleh BIN, dan keamanan sinyal dari BSSN. Ada beberapa instrumen-instrumen negara lainnya yang terlibat,” jelas politikus Fraksi Golkar ini sebagaimana dilansir situs DPR RI,

Bobby berharap pertemuan dengan Kemenkominfo dapat memperjelas bahwa kehadiran Starlink bukan untuk menggantikan, tetapi melengkapi infrastruktur yang sudah ada. 

Terutama di daerah-daerah terpencil dan 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), yang selama ini hanya terlayani oleh infrastruktur Bakti.

Dengan Starlink, diharapkan akses internet di daerah tersebut bisa lebih terjangkau dan kompetitif.

Baca juga: PLN Icon Plus Beri Layanan Internet Gratis untuk Masyarakat Arjawinangun, Cirebon

“Di daerah-daerah yang terpencil, 3T, yang hanya terlayani oleh infrastruktur Bakti, dengan adanya Starlink ini bisa menjangkau di sana juga,” jelasnya. 

“Akses yang tadinya terkendala karena harga sekarang menjadi ada persaingan yang kompetitif,” ucap Bobby. 

“Sehingga, masyarakat bisa mampu mengakses tapi semuanya itu tentu adalah sebesar-besar upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Bobby.

Selain itu, kekhawatiran mengenai potensi predatory pricing yang dapat mempengaruhi iklim kompetisi antarpenyedia jasa internet juga menjadi perhatian serius. 

Bobby menekankan bahwa isu ini akan dibahas secara mendalam bersama Kemenkominfo. 

Baca juga: Kemenkominfo dan Asosiasi Blockchain Indonesia Kerja Sama Bangun Ekosistem Blockchain

“Tentu kami akan memperhatikan hal tersebut dan akan kami tanyakan dalam rapat bersama Kemenkominfo dalam waktu dekat,” tutupnya.

Langkah Komisi I DPR ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. 

Kehadiran Starlink di Indonesia diharapkan membawa manfaat besar, namun tetap harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap industri lokal dan kedaulatan negara. (SG-2)