BERSAMAAN peringatan Hari Koperasi Nasional ke-77, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Jawa Barat (Jabar) mengambil langkah strategis untuk membenahi koperasi di wilayahnya. 

Kendati sudah memasuki usia 77 tahun, perkembangan koperasi di Indonesia masih terbilang stagnan.

Banyak koperasi yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan mengalami kelemahan dalam segi kelembagaan, usaha, dan pengelolaan keuangan.

Baca juga: Hanya 20% Koperasi di Jawa Barat Laporkan Rapat Anggota Tahunan

Tiga Pilar Utama: Kelembagaan, Usaha, dan Keuangan

Kepala Dinas KUKM Jabar, Rachmat Taufik Garnadi, menjelaskan bahwa pembenahan koperasi akan difokuskan pada tiga pilar utama: kelembagaan, usaha, dan keuangan. 

Langkah ini diambil untuk menciptakan koperasi yang modern, akuntabel, dan mampu bersaing di era digital. 

Digitalisasi dan Penguatan Manajemen

Langkah pertama adalah memperkuat kelembagaan koperasi melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas manajemen. 

"Dari 2.333 koperasi yang berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, baru sekitar 10% yang telah menerapkan sistem digital. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kita," ujar Rachmat.

Digitalisasi dianggap penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi koperasi. 

Baca juga: Refleksi 77 Tahun Koperasi Indonesia: Relevansi, Tantangan, dan Jalan Ke Depan

"Kami mendorong semua koperasi untuk mengadopsi teknologi digital, baik dalam hal administrasi maupun layanan kepada anggota," ucap Rachmat. 

Ini termasuk penggunaan aplikasi seperti Siapik dan Sakti yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Rachmat mengungkapkan bahwa banyak pengurus koperasi yang masih kurang memahami manajemen modern. 

"Kami telah mulai menerapkan uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus koperasi yang baru untuk memastikan bahwa pengurus memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai," tambahnya.

Membangun Ekosistem yang Mendukung

Pilar kedua adalah penguatan usaha koperasi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung.

 "Kami fokus pada koperasi di sektor riil, terutama di bidang pertanian dan industri kecil. Potensi di sektor ini sangat besar, dan koperasi bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya," kata Rachmat.

Ia menjelaskan bahwa salah satu masalah utama di sektor pertanian adalah rantai pasok yang panjang, yang membuat petani hanya menerima sebagian kecil dari nilai produk mereka. 

Baca juga: Menghadapi Tantangan: Langkah Koperasi Indonesia Menuju Pasar Global

"Kami mendorong koperasi untuk menampung produk pertanian langsung dari petani dengan harga yang wajar, memotong rantai pasok, dan menjualnya langsung ke konsumen atau supermarket. Ini akan meningkatkan keuntungan bagi petani," jelasnya.

Akses Pembiayaan dan Manajemen Keuangan yang Baik

Pilar ketiga adalah penguatan aspek keuangan koperasi melalui akses pembiayaan dan manajemen keuangan yang baik. 

"Kami sedang bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintahan (PIP) untuk menyalurkan kredit Usaha Mikro (UMI) kepada koperasi dan UMKM di Jawa Barat," tuturnya. 

Ini akan membantu koperasi mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah dan dengan bunga yang lebih rendah.

Pemerintah juga bekerja sama dengan BI dan OJK untuk menyediakan sistem manajemen keuangan yang baik. 

"BI menyiapkan aplikasi Siapik untuk pengelolaan keuangan koperasi, sementara OJK mendukung dengan regulasi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas," ujar Rachmat. 

"Kami juga menggandeng Telkomsel untuk menyediakan aplikasi komunikasi yang murah dan efisien bagi koperasi," tambahnya.

Atasi Tantangan dan Tingkatkan Kinerja

Pembenahan tiga pilar koperasi di Jawa Barat bertujuan untuk menciptakan koperasi yang modern, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. 

Dengan digitalisasi, penguatan usaha, dan akses pembiayaan yang lebih baik, koperasi diharapkan bisa meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya. 

Namun, tantangan tetap ada. Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi masalah besar yang perlu diatasi. 

Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil benar-benar diterapkan dan dijalankan dengan baik. 

Keterlibatan anggota koperasi dan pemahaman masyarakat tentang konsep koperasi juga perlu ditingkatkan agar koperasi dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, koperasi di Jawa Barat diharapkan bisa lebih sehat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

 "Kita harus bekerja sama untuk menjadikan koperasi di Jawa Barat lebih modern dan akuntabel," tutup Rachmat. (Fajar Ramadan/SG-2)