Editorial

PON Expo XXI Aceh-Sumut: Momentum Penting untuk UMKM, Tapi Apakah Cukup?

Pemerintah tidak hanya menyediakan panggung promosi sementara. Pemerintah harus serius dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. 

By Kang Deri  | Sokoguru.Id
11 September 2024
PON Expo XX menjadi ajang pelaku UMKM setempat untuk mengenalkan dan mamasarkan produk mereka. (Ist/acehportal.com)

PON Expo XXI yang digelar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, dari 10 September hingga 18 September 2024, diharapkan menjadi momentum penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Aceh. 

 

Sebanyak 240 pelaku UMKM turut berpartisipasi, menampilkan berbagai produk lokal khas Aceh, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan. 

 

Namun, meskipun acara ini digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk memajukan UMKM Aceh, kita perlu bertanya, apakah upaya ini cukup untuk memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku usaha kecil?

 

Baca juga: Dorong Koperasi sebagai Jalan Keluar bagi UMKM: Solusi atau Tantangan Baru?

 

Dalam sambutan saat membuka PON Expo, Azwardi, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menyatakan optimismenya bahwa expo ini akan memberikan eksposur lebih luas bagi produk-produk lokal. 

 

Pemerintah Aceh, menurutnya, telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas keterampilan, hingga promosi dan pemasaran produk. 

 

Namun, di balik narasi positif ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan-kebijakan ini benar-benar diterapkan dan dirasakan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput?

 

PON Expo, Momen Sementara atau Langkah Strategis?

 

Expo semacam ini memang dapat menjadi sarana promosi yang efektif dalam waktu singkat. Pengunjung dari berbagai daerah, termasuk para atlet dan ofisial PON XXI, memiliki kesempatan untuk mengenal dan membeli langsung produk-produk UMKM Aceh. 

 

Baca juga: Hari Pelanggan Nasional 2024 dan Pentingnya Pelayanan Prima untuk UMKM

 

Tapi, apakah acara yang hanya berlangsung selama delapan hari ini cukup untuk memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan? 

 

Jika kita melihat lebih dalam, tantangan yang dihadapi oleh UMKM Aceh jauh lebih kompleks daripada sekadar kurangnya kesempatan promosi. 

 

Akses pembiayaan, kendala dalam logistik, keterbatasan dalam pemasaran digital, hingga minimnya koneksi ke pasar yang lebih luas masih menjadi persoalan yang merintangi perkembangan UMKM di Aceh. 

 

Expo mungkin mampu memberikan sorotan sementara, tetapi apakah acara ini mampu menjadi solusi jangka panjang?

 

Empat Pilar yang Diusung, Apakah Sudah Cukup Kuat?

 

Azwardi dalam pidatonya juga menekankan pentingnya empat pilar kesuksesan PON XXI, yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, administrasi, dan ekonomi kerakyatan. 

 

Pilar ekonomi kerakyatan, khususnya, menarik untuk dikritisi. Apakah penyelenggaraan PON dan expo ini benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat Aceh, terutama bagi UMKM? 

 

Tanpa adanya kebijakan jangka panjang yang nyata, dampak ekonomi yang ditargetkan mungkin hanya berumur pendek. 

 

Baca juga: Menteri Teten Khawatir Kehadiran Aplikasi ‘Temu’ asal China Hambat Perkembangan UMKM

 

Sebagian besar pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan usaha mereka, terutama ketika dukungan seperti expo ini berhenti. 

 

Ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah Aceh: bagaimana memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak berhenti pada momentum PON, tetapi bisa berlanjut menjadi kebijakan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

 

Dukungan Nyata untuk UMKM: Masih Banyak PR

 

Tidak dapat disangkal bahwa PON Expo XXI merupakan langkah yang positif untuk memperkenalkan produk-produk lokal Aceh ke khalayak yang lebih luas. 

 

Namun, pemerintah tidak hanya menyediakan panggung promosi sementara. Pemerintah harus serius dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. 

 

Iklim usaha yang kondusif memang perlu diciptakan, tetapi ini tidak bisa hanya menjadi jargon. 

 

Pemerintah harus mempermudah akses pembiayaan, meningkatkan infrastruktur digital bagi UMKM, dan memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. 

 

Sebagai contoh, pelaku UMKM harus lebih banyak didorong untuk terjun ke pemasaran digital dan mengakses pasar nasional maupun internasional melalui e-commerce.

 

Pada akhirnya, dukungan terhadap UMKM harus melampaui sekadar acara temporer seperti expo. Dibutuhkan kebijakan nyata dan langkah-langkah konkret agar UMKM bisa tumbuh lebih kuat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. 

 

PON Expo adalah langkah awal, tetapi perjalanan panjang untuk menguatkan UMKM Aceh masih penuh tantangan.

 

Pemerintah perlu lebih serius dalam menjalankan komitmen mereka jika benar-benar ingin sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang berkelanjutan. (SG-2)