KEHADIRAN aplikasi e-commerce asal China, Temu, di Indonesia menimbulkan perdebatan tajam di kalangan pemerintah dan pelaku usaha. 

Temu, yang dikenal mampu menghubungkan konsumen langsung dengan pabrikan dan menawarkan harga yang sangat murah, disebut berpotensi ‘mematikan’ sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh platform Temu. 

Baca juga: Ancam Produk UMKM, Kemendag Larang Aplikasi Temu dari China Beroperasi di Indonesia

"Kami harus mempertimbangkan dampak kehadiran Temu terhadap UMKM,” ujar Teten saat ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (4/9/2024).

“Jika barang dari produsen langsung masuk ke konsumen dengan harga sangat murah, produk-produk lokal, terutama yang dihasilkan oleh UMKM, tidak akan mampu bersaing," jelas Teten sebagaimana dilansir CNBC.

Ancaman Terhadap Industri Lokal

Teten menekankan bahwa salah satu risiko terbesar adalah harga jual yang sangat rendah di Temu. 

Platform ini memungkinkan produsen luar negeri, khususnya dari China, menjual barang langsung ke konsumen Indonesia tanpa perantara seperti reseller atau dropshipper, yang biasa ada di e-commerce lokal. 

Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja di sektor UMKM dan manufaktur dalam negeri.

"Jika UMKM kita kalah bersaing, dampaknya bisa sangat besar, termasuk risiko PHK yang tidak dapat dihindari," lanjut Teten. 

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. sebelumnya Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada  menyebut Temu sebagai “aplikasi pembunuh UMKM” yang mampu menjual barang dengan harga hampir nol, berkat subsidi besar-besaran yang diberikan oleh pemerintah China. 

Baca juga: Menolak Aplikasi Asing Demi Selamatkan UMKM Lokal

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Wientor menyebut Temu telah menyerang pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan strategi harga yang sangat agresif, bahkan mencapai 0%, di mana konsumen hanya perlu membayar ongkos kirim. 

Subsidi Harga: Taktik Mematikan?

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah praktik pemberian subsidi besar oleh aplikasi Temu. Model bisnis yang memungkinkan konsumen mendapatkan barang dengan diskon hingga 90%, bahkan 100%. 

Wientor berasumsi bahwa barang-barang yang dijual di Temu merupakan stok barang yang tidak laku di pasar China. 

Dengan surplus barang yang dialami oleh negara tersebut, platform ini digunakan untuk menyalurkan produk-produk deadstock ke negara lain, termasuk Indonesia.

 "Mereka harus mengeluarkan barang berlebih ini dari negerinya, dan salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah melalui platform e-commerce seperti Temu," jelas Wientor.

Praktik ini dianggap berbahaya bagi perekonomian lokal karena dapat mematikan kompetisi dengan cara yang tidak adil. Jika UMKM dalam negeri tidak mampu menandingi harga yang disubsidi secara besar-besaran, mereka terancam gulung tikar.

Perlunya Regulasi yang Ketat

Teten Masduki menyadari bahwa platform e-commerce seperti Temu tidak dapat dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan ketat. 

Baca juga: Pemerintah Waspadai Aplikasi ‘Temu’ asal China, UMKM Indonesia Terancam

"Seharusnya ada kebijakan terkait perdagangan elektronik yang lintas sektor," katanya. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. 

Ia menyebutkan bahwa sudah ada izin usaha untuk Temu dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Teten berencana untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Menteri Hukum dan HAM yang baru, Supratman Andi Agtas, mengenai langkah yang harus diambil untuk mengatur operasional Temu di Indonesia. 

"Kami harus hati-hati dalam mengelola masuknya platform ini, agar tidak menghancurkan UMKM kita," tegasnya.

Aplikasi Temu Versus UMKM: Siapa yang Akan Bertahan?

Masuknya Temu ke Indonesia adalah fenomena yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, kehadirannya menawarkan harga murah dan akses langsung ke produk internasional yang diinginkan oleh konsumen Indonesia. 

Di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi pelaku UMKM yang sudah berjuang keras di tengah persaingan ketat dengan platform e-commerce lokal lainnya.

Jika pemerintah gagal menyeimbangkan regulasi dengan kebutuhan pasar, dampaknya bisa menjadi bencana bagi UMKM yang telah menjadi fondasi ekonomi Indonesia. 

Pertanyaannya, apakah Temu hanya akan menjadi platform e-commerce biasa, atau malah menjadi "pembunuh" bagi sektor UMKM dalam negeri?

Di tengah optimisme dan peluang yang dibawa oleh platform digital seperti Temu, pemerintah perlu segera membuat regulasi yang tepat untuk melindungi UMKM. 

Tanpa langkah preventif, ancaman PHK, penurunan daya saing, dan hilangnya pasar lokal bisa menjadi kenyataan. 

Kini pilihan ada di tangan pemerintah: melindungi yang kecil atau membiarkan mereka tenggelam dalam arus globalisasi yang tak terkendali. (SG-2)