PRNGEMBANGAN usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada keberlanjutan atau yang sering disebut sebagai bisnis "hijau" merupakan langkah penting dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat serta regulasi yang memadai dari pemerintah.
Ahli ekonomi dan lingkungan, Mubariq Ahmad, menyoroti perlunya dukungan konkret dan intervensi langsung dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung bisnis UMKM berkelanjutan.
Baca juga: Salut, Pemprov Sumut Sokong UMKM dengan Anggaran Rp11 Miliar
Menurutnya, mekanisme dukungan yang ditawarkan bisa bermacam-macam, mulai dari sumber permodalan yang ada dalam program pemerintah seperti KUR, program investment facility, hingga badan layanan umum (BLU) pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat melalui credit union.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan. UMKM telah membuktikan kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) negara, mencapai 61%..
Namun, dalam mengembangkan UMKM hijau atau bisnis berkelanjutan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, baik oleh pemilik usaha maupun oleh pemilik modal.
Salah satunya adalah terbatasnya pendanaan dari pemerintah yang fokus pada pengembangan UMKM hijau, serta keterbatasan fasilitas investasi yang memadai bagi pemilik usaha.
Baca juga: Digitalisasi: Pilar Utama dalam Meningkatkan Keberlanjutan UMKM
Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya kesadartahuan terhadap penggunaan bank konvensional dan kemampuan untuk mengaksesnya bagi pemilik usaha.
Oleh karena itu, para pemilik UMKM perlu diberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai kerangka kerja ekonomi berkelanjutan, seperti akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, teknologi, dan pasar.
Dalam konteks ini, peran pemerintah sangatlah vital. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan dana publik untuk mendukung UMKM hijau, serta memberikan dorongan konkret bagi pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan.
Baca juga: Penundaan Wajib Sertifikasi Halal, Langkah Bijak untuk Pelaku UMKM
Dengan demikian, bukan hanya dampak positif terhadap pengurangan emisi karbon yang dapat dicapai, namun juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud. (SG-2)
