SOKOGURU, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan inisiatif besar untuk mengubah wajah ekonomi perdesaan di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih adalah langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi di akar rumput, sekaligus menekan dominasi rentenir dan pinjaman online ilegal (pinjol).
Program Koperasi Desa Merah Putih adalah visi besar Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjawab tantangan ekonomi desa secara menyeluruh.
"Pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih merupakan program visioner dari Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan," kata Budi Arie saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 26 Mei 2025.
"Yang paling penting, ini adalah jawaban atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada di desa serta memperkuat ekonomi desa," kata Budi saat rapat di DPR RI Senin lalu.
Dari Hulu ke Hilir, Ekonomi Desa Dikonsolidasikan
Menurut Budi, koperasi akan menjadi pusat integrasi seluruh kegiatan ekonomi desa, mulai dari pengolahan bahan baku lokal hingga distribusi barang dan jasa.
Model ini akan menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang mandiri.
Koperasi ini bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi juga mengkonsolidasikan potensi ekonomi desa dari produksi hingga distribusi.
"Dari desa sebagai sumber bahan baku atau bahan pokok, dan distribusinya dikonsolidasikan melalui koperasi ini," sebutnya.
"Ini akan menjadi usaha yang berkelanjutan dan menghidupkan perekonomian desa," sambungnya.
PDB Desa Baru 14 Persen, Saatnya Desa Jadi Pilar Ekonomi
Ia menyoroti ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok, di mana kontribusi desa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional baru mencapai 14 persen.
Padahal, desa menyimpan potensi luar biasa dalam sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata lokal.
Ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan. Ia tegas mengatakan harus angkat peran desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
"Terlalu timpang dan tidak seimbang dengan potensi yang dimilikinya," sebut dia.
Petani dan Nelayan Dapat Harga Lebih Baik, Rantai Tengkulak Dipangkas
Salah satu tantangan utama ekonomi desa adalah rendahnya harga jual hasil pertanian dan perikanan akibat panjangnya rantai distribusi.
Dengan koperasi sebagai aktor distribusi, para pelaku usaha mikro dan petani akan mendapatkan nilai jual yang lebih adil.
Tegasnya, harus ada upaya bersama pangkas peran tengkulak agar petani dan nelayan bisa menikmati hasil yang lebih layak.
"Produsen seperti petani, nelayan, UMKM, hanya menerima harga jual minim karena banyaknya tengkulak," jelasnya.
"Rantai distribusi yang panjang ini harus kita potong agar mereka bisa dapat harga lebih baik," jelasnya.
Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Desa
Masalah pengangguran desa juga menjadi perhatian serius. Budi memperkirakan, bila setiap koperasi menyerap minimal 20 hingga 25 tenaga kerja, program ini dapat membuka 1,6 hingga 2 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Diyakini, akan menjadi solusi konkret untuk mengurangi urbanisasi dan menjadikan desa sebagai pusat pekerjaan yang bermartabat.
"Anak muda di desa kesulitan mencari kerja, sehingga banyak yang merantau ke kota bahkan jadi pekerja migran," ucapnya.
"Kalau satu koperasi butuh 20 sampai 25 pegawai, maka akan terbuka 1,6 sampai 2 juta lapangan pekerjaan baru di desa," kata Budi.
Stabilkan Harga Sembako dan Perkuat Kesehatan Desa
Program Koperasi Merah Putih juga ditargetkan mampu menstabilkan harga bahan pokok melalui distribusi lokal yang efisien.
Selain itu, koperasi desa dirancang untuk menghadirkan fasilitas kesehatan berupa apotek dan klinik dengan layanan yang terjangkau bagi warga.
“Distribusi lokal yang efisien bisa membuat harga sembako lebih stabil. Selain itu, kami siapkan fasilitas kesehatan murah lewat koperasi desa,” tutur Budi.
Perisai Warga dari Jerat Pinjol dan Rentenir
Yang tak kalah penting, koperasi desa akan menjadi pelindung masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal. Mekanisme simpan pinjam koperasi menawarkan kemudahan dan bunga rendah, berbeda dengan pinjol atau rentenir yang seringkali menjerat dengan bunga mencekik.
“Dengan koperasi, masyarakat bisa pinjam uang untuk kebutuhan pokok atau modal usaha dengan sistem yang adil dan tidak memberatkan,” pungkasnya. (*)
