SOKOGURU, SURABAYA- Sebanyak 800.000 debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia melakukan Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Akad massal tersebut digelar oleh Kementerian UMKM bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, serta para pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Menteri UMKM MamanAbdurrahman saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca juga: Sinergi Menteri UMKM dan Menteri P2MI Perkuat Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya, seperti dikutip Kementerian UMKM, Rabu, 22 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Menteri Maman menyampaikan keyakinannya, penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.
“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” imbuhnya.
Baca juga: Penyaluran KUR Sektor Produksi Cetak Sejarah Baru, Menteri UMKM Sebut Tembus Angka 60,5%
Hingga saat ini, sambung Maman, penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp218 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, termasuk debitur baru dan debitur graduasi.
Adapun realisasi penyaluran ke sektor produksi mencapai Rp132,5 triliun atau 60,6% dari total penyaluran. Capaian itu menjadikan tahun 2025 sebagai momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya alokasi KUR sektor produksi menembus angka di atas 60%.
“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.
Baca juga: Menteri UMKM: KUR Harus Menyasar Pelaku Usaha Baru, Bukan Itu-Itu Saja!
“Kenapa angka 60% ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” jelasnya lagi.
Meski demikian, Menteri Maman mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam proses pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal ini menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada 2025 harus semakin difokuskan ke sektor-sektor produktif.
"Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” katanya.
Menko Airlangga menambahkan, pemerintah bersama Menteri Maman juga mendorong peningkatan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60% p pada 2025 menjadi 62% pada 2026.
Langkah itu merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (SG-1)
