SOKOGURU, BOGOR: Kebijakan baru Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bogor.
Pasalnya, kebijakan ini dinilai berpotensi memukul pelaku UMKM yang tengah gencar memperluas pasar ekspor, termasuk ke Negeri Paman Sam.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekonomi yang bisa timbul jika tidak ada langkah cepat dan strategis dari pemerintah, terutama bagi UMKM Kota Bogor yang kini mulai unjuk gigi di pasar global.
Baca juga: Tarif Dagang AS 32 Persen Ancam Ekspor RI, DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono. (Ist)
“Kebijakan ini pasti berdampak signifikan. Jangan sampai UMKM kita yang sudah susah payah menembus pasar Amerika kini justru terpukul dan kehilangan daya saing,” ujarnya, Selasa (8/4).
Nilai Ekspor UMKM Bogor Capai USD 8,5 Juta
Kota Bogor saat ini memiliki lebih dari 78.000 pelaku UMKM. Pada 2023, nilai ekspor dari sektor ini tercatat mencapai USD 8,5 juta lebih.
Sebanyak 65 UMKM bahkan telah berhasil menembus pasar internasional dengan produk unggulan seperti tempe sehat, keripik, keramik, hingga alas kaki.
Baca juga: Tarif Dagang AS 32 Persen Ancam Ekspor RI, DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah
Namun, tarif baru yang dikenakan Amerika Serikat bisa menjadi pukulan telak, apalagi bagi pelaku UMKM yang belum memiliki jangkauan pasar alternatif.
Dedi mendesak Pemerintah Kota Bogor, terutama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri (KUKM-Dagin), untuk segera turun tangan mendampingi pelaku usaha.
Pemkot Bogor Diminta Aktif Berkoordinasi dengan K/L
Ia juga mendorong pemkot agar aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) pusat untuk mengupayakan kebijakan khusus yang melindungi UMKM dari dampak kebijakan luar negeri tersebut.
Baca juga: Dampak Tarif AS Meningkat, DPR Minta Pemerintah Segera Lindungi UMKM
“Kalau dibiarkan, dampaknya bisa luas, bukan hanya ke pelaku usaha, tapi juga ke angka pengangguran. Kita tidak boleh terlambat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Dedi menyarankan beberapa strategi utama untuk segera dijalankan pemerintah daerah.
Pertama, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Eropa sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasar AS.
Kedua, penguatan kompetensi UMKM melalui pelatihan dan pendampingan agar produk yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu bersaing.
Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar secara global.
Baca juga: Tarif Impor AS Naik 32 Persen, DPR Desak Pemerintah Perkuat Diplomasi Dagang
Dedi yang juga berasal dari Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi ini dan memastikan kebijakan yang mendukung UMKM Kota Bogor benar-benar terealisasi.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi semua pihak, UMKM Bogor tidak hanya mampu bertahan, tapi juga tumbuh lebih kuat dan mandiri,” pungkas Dedi sebagaimana dikutip Jabaronline, Selasa (8/4). (SG-2)
