SOKOGURU - Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen dalam mendukung pelaku UMKM dengan memperluas jaringan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Pada tahun 2025, sebanyak 46 lembaga keuangan, termasuk bank nasional dan koperasi, telah ditetapkan sebagai penyalur resmi. 

Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan produktif di seluruh wilayah Indonesia.

Program KUR merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. 

Dengan penunjukan 46 lembaga penyalur pada 2025, diharapkan tidak ada lagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses dana permodalan. 

Kebijakan ini sejalan dengan upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah-daerah.

Terdapat 46 lembaga yang akan menyalurkan KUR di tahun 2025. Daftarnya mencakup bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, BCA, serta sejumlah BPD di berbagai provinsi dan lembaga pembiayaan non-bank seperti Kospin Jasa dan Koperasi Obor Mas. 

Ini menjawab kebingungan banyak pelaku UMKM yang mencari informasi resmi.

Target penyaluran KUR pada 2025 naik menjadi Rp300 triliun. Fokus utama adalah sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, hingga jasa produksi. 

Pemerintah ingin mengalihkan pembiayaan ke sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan.

Selama 2024, bank seperti BRI, BNI, dan Mandiri berhasil menyalurkan lebih dari Rp280 triliun kepada hampir 5 juta pelaku usaha. 

Selain menyalurkan dana, bank juga aktif dalam edukasi dan digitalisasi layanan KUR untuk menjangkau wilayah terpencil. Tahun 2025, bank dituntut menjaga kualitas pembiayaan.

Skema KUR terbukti berhasil mendorong UMKM naik kelas. "Graduasi" atau kelulusan 1,3 juta debitur dari KUR ke pembiayaan komersial menunjukkan kekuatan baru di sektor UMKM. 

Artinya, banyak pelaku usaha kini tak lagi bergantung pada subsidi bunga.

Pada 2024, KUR didominasi oleh sektor perdagangan (42,7%), disusul pertanian (33,2%), dan jasa (15,5%). 

Skema KUR Mikro menjadi andalan dengan porsi 68,95%, menandakan mayoritas penerima adalah usaha kecil di tahap awal. Ini mencerminkan target sasaran pemerintah tercapai.

Pada kuartal pertama 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp57,51 triliun atau 19,2% dari target. 

Namun, hal ini wajar karena di awal tahun fiskal banyak proses administratif yang perlu diselesaikan. Dari jumlah itu, 58,9% disalurkan ke sektor produksi.

Dengan adanya lebih banyak lembaga penyalur, UMKM kini memiliki beragam pilihan untuk mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan. 

Pemerintah juga mengembangkan sistem pendampingan dan digitalisasi pengajuan untuk mempercepat proses.

UMKM yang ingin mengakses KUR wajib menyiapkan dokumen penting, antara lain: fotokopi KTP, KK, NPWP (jika pinjaman di atas Rp50 juta), IUMK atau surat keterangan usaha, laporan keuangan, dan proposal usaha. Persyaratan ini penting untuk memastikan kelayakan usaha.

Melalui skema KUR dan keterlibatan 46 lembaga penyalur, pemerintah berharap UMKM dapat berkembang lebih pesat dan menyumbang signifikan bagi perekonomian nasional. 

Transformasi sektor usaha kecil menjadi lebih produktif dan modern menjadi fokus utama tahun ini.

Sudah saatnya pelaku UMKM tidak hanya menunggu peluang, tapi aktif mencari informasi dan memanfaatkan program seperti KUR. 

Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, masa depan ekonomi Indonesia bisa lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)