SOKOGURU, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menjadikan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih sebagai sub pangkalan untuk penjualan LPG 3 kilogram bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa koperasi ini akan dilibatkan langsung dalam distribusi elpiji guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan penyaluran subsidi di wilayah pedesaan.
Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa, 22 Juli 2025, Bahlil menyebut akan ada regulasi teknis yang mengatur operasional KopDes Merah Putih sebagai sub pangkalan resmi.
“Mereka kita kasih revisi ruang untuk jadi sub pangkalan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan produktivitas penyerapan LPG di pangkalan itu,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi.
Baca Juga:
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan KopDes Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk lebih dari 80.000 koperasi yang telah memiliki legalitas hukum.
Ini menunjukkan antusiasme besar dari masyarakat desa dalam menyambut skema ini.
Tidak hanya menjual gas LPG 3 kg, KopDes Merah Putih juga akan diperluas perannya untuk menjadi penyalur berbagai produk BUMN, termasuk pupuk subsidi dan layanan keuangan digital seperti BRILink.
Baca Juga:
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam sebuah acara di Graha Pertamina.
"Kopdes kelurahan Merah Putih itu nanti akan diberi privilege untuk menjual gas LPG 3 kg. Jadi nambah (penjual), agen tetap ada. Nggak cuma itu, kita juga dorong jadi penyalur produk BRI, Brilink, pupuk subsidi gitu," katanya.
Menurut Ferry, kehadiran koperasi ini penting untuk memotong mata rantai distribusi yang selama ini membuat harga barang subsidi menjadi mahal di tingkat konsumen.
Dengan pendekatan ini, harga jual akan lebih murah dan merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Nah, kenapa mata rantainya diperpendek? Karena supaya masyarakat di pedesaan mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Pupuk kepanjangan mata rantai distribusinya padahal ada harga eceran tertinggi. Jadi pokoknya diterima oleh petani harganya lebih tinggi daripada harga eceran tertingginya,” jelasnya.
Program ini juga dinilai sebagai strategi tepat untuk memastikan subsidi energi dan pertanian benar-benar tepat sasaran.
Dengan menjadikan koperasi sebagai mitra distribusi resmi, pemerintah berharap masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam rantai pasok nasional. (*)
