SOKOGURU, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan pembentukan hampir 10.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai langkah strategis membangun kekuatan ekonomi desa dan memangkas ketergantungan pada rantai pasok panjang serta tengkulak.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, usai mengikuti rapat bersama Presiden, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca Juga:
“Sampai tadi sore, sudah terbentuk 9.835 koperasi desa. Dan jumlah ini terus bertambah setiap hari,” kata Zulkifli dalam siaran langsung yang dikutip sokoguru.id dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Kamis, 8 Mei 2025.
Kopdes Jadi Jawaban Masalah Klasik Desa
Zulkifli menjelaskan, pembentukan Kopdes merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2022 yang memandatkan percepatan pembangunan koperasi di desa dan kelurahan.
Tujuannya jelas: memangkas rantai pasok, memberantas tengkulak, hingga membebaskan warga desa dari cengkeraman pinjaman online (pinjol) dan rentenir.
“Kopdes ini dibentuk untuk memotong rantai pasok yang panjang. Misalnya sembako, nanti bisa langsung disalurkan dari produsen ke koperasi desa. Rantai yang biasanya panjang itu dipotong,” tegasnya.
Tak hanya menjadi titik distribusi sembako, Kopdes juga akan menyalurkan pupuk, tabung gas, hingga bantuan pemerintah, dengan menggandeng kantor pos dan lembaga lain agar bantuan sampai langsung ke warga desa tanpa perantara mahal.
Layanan Keuangan hingga Agen BRI Link
Zulkifli juga menyebut bahwa Kopdes akan menjadi pusat layanan keuangan mikro.
Di dalamnya akan tersedia fasilitas simpan pinjam, serta fungsi sebagai agen BRI Link (Briling) dan BNI.
Dengan begitu, koperasi akan mampu mengurangi ketergantungan warga desa pada pinjaman liar yang kerap memicu jeratan utang berkepanjangan.
“Ini bukan cuma soal distribusi barang. Kopdes juga akan jadi pemutus mata rantai rentenir dan pinjol ilegal. Di situ ada BRI, ada layanan simpan pinjam. Jadi semua terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, Kopdes bukan koperasi biasa. Ia dirancang sebagai “holding ekonomi desa” yang bertugas mengatur distribusi barang, layanan keuangan, dan pengelolaan usaha mikro di tingkat desa secara langsung dan terarah.
Dukungan Satgas dan Dana Hingga Rp3 Miliar
Agar rencana ini berjalan cepat dan terukur, pemerintah membentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih, yang diketuai oleh Menko Perekonomian.
Para wakil ketua berasal dari kementerian teknis, sementara pelaksana harian berasal dari unsur wakil menteri dan pejabat lapangan. Nama Pak Feri disebut sebagai koordinator pelaksana harian.
Peluncuran operasional nasional ditargetkan berlangsung pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Pada hari itu, ribuan Kopdes dijadwalkan mulai beroperasi serentak di seluruh Indonesia.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan plafon dana sebesar Rp3 miliar per koperasi.
Namun, dana tersebut bukan bantuan hibah yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan dana bergulir yang wajib dikembalikan dari keuntungan usaha koperasi.
“Ini plafon, bukan bantuan. Koperasi nanti akan dibina, dikasih usaha. Dari situ mereka akan bayar cicilan. Kita siapkan koperasinya untuk mandiri,” terang Zulkifli.
Harapan Pemerintah: Desa Bangkit Lewat Koperasi
Dengan terbentuknya ribuan koperasi yang terintegrasi langsung dengan distribusi logistik nasional dan sistem keuangan mikro, pemerintah berharap Kopdes mampu menjadi kekuatan ekonomi dari bawah sebuah model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan antirentenir.
“Saat ini ada sekitar 130.000 koperasi, tapi stagnan. Kita aktifkan lagi. Yang lama bisa dijadikan Kopdes, yang baru juga bisa dibentuk. Terserah Musyawarah Desa Khusus,” pungkas Zulkifli.
Langkah ini dinilai sebagai momen kebangkitan koperasi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti digitalisasi keuangan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan desa.(*)
