SOKOGURU, JAKARTA – Pemerintah menargetkan peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Koperasi desa ini akan menjadi simpul utama distribusi sembako, bantuan sosial, hingga layanan keuangan mikro yang menjangkau warga hingga tingkat pedesaan.
Keterangan resmi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis, 8 Mei 2025.
Menurutnya, peluncuran ini akan menandai fase operasional ribuan Kopdes yang telah terbentuk dalam dua tahun terakhir.
“Sampai tadi sore, sudah ada 9.835 koperasi desa yang terbentuk. Targetnya, semua siap beroperasi nasional mulai 28 Oktober nanti,” ujar Zulkifli, sebagaimana dikutip sokoguru.id dari video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 8 Mei 2025.
Peluncuran Nasional Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda
Momentum peluncuran dipilih untuk memperkuat semangat kemandirian ekonomi rakyat, khususnya di desa-desa.
Pemerintah ingin memastikan bahwa koperasi tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga langsung berfungsi sebagai pusat distribusi dan pelayanan kebutuhan warga.
Baca Juga:
Menurut Zulkifli, Kopdes akan menjadi penghubung langsung antara produsen sembako dan pupuk dengan masyarakat desa.
Rantai pasok yang selama ini panjang dan memicu harga tinggi akan dipangkas melalui distribusi langsung oleh koperasi desa.
Kopdes Jadi Pusat Distribusi dan Layanan Keuangan Desa
Tidak hanya sembako dan pupuk, koperasi ini juga akan menyalurkan tabung gas, bantuan pemerintah, serta menjalankan layanan simpan pinjam.
Kopdes akan bekerja sama dengan BRI Link (Briling) dan BNI, menjadikannya sebagai agen layanan keuangan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat desa.
Selain itu, Kopdes juga akan bekerja sama dengan kantor pos untuk memperlancar distribusi bantuan sosial dan logistik lainnya.
Pemerintah berharap kehadiran koperasi ini akan memangkas dominasi tengkulak dan memberantas praktik rentenir serta pinjaman online ilegal yang marak di desa.
“Koperasi ini akan menjadi holding ekonomi desa. Kita ingin Kopdes hadir sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar wadah,” tegas Zulkifli.
Skema Pembiayaan: Bukan Hibah, Tapi Plafon Pinjaman
Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah menyiapkan plafon dana sebesar Rp3 miliar per Kopdes.
Namun, dana tersebut bukan bantuan langsung yang hilang, melainkan skema pinjaman yang harus dikembalikan dari hasil usaha koperasi.
“Kita kasih plafon, bukan bantuan. Koperasi akan dibina, dikasih usaha, dan dari keuntungannya mereka akan bayar cicilan ke Himbaran,” jelas Zulkifli.
Pemerintah juga telah membentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih yang diketuai Menko Perekonomian, dengan pelaksana harian dari unsur wakil menteri dan pejabat teknis.
Wilayah Indonesia akan dibagi dalam zonasi kerja untuk mempercepat implementasi lapangan.
Nama Pak Feri disebut sebagai koordinator pelaksana harian. Ia akan memimpin kerja teknis bersama tim untuk memastikan seluruh koperasi desa siap beroperasi sebelum tanggal peluncuran.
Dengan peluncuran nasional ini, pemerintah berharap koperasi desa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan dari desa ke kota.(*)
