SOKOGURU, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang baru dibentuk, menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ferdiansyah menilai kondisi ini sebagai ironi yang mencoreng dunia pendidikan Indonesia.

Ferdiansyah menyatakan bahwa capaian WTP tidak bisa dijadikan tameng untuk menutupi kebobrokan tata kelola dan lemahnya implementasi program. 

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dapat Anggaran Terbesar! DPR Ingatkan Risiko Korupsi Seperti Kasus Laptop

Ia bahkan menyebut kasus korupsi Chromebook sebagai aib besar dalam dunia pendidikan.

“Saya turut prihatin, berita-berita hari ini kurang mengenakkan. Dapat WTP tapi ada kasus besar. Ini memalukan dunia pendidikan,” ujar Ferdiansyah dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu (16/7/2025) di Gedung Nusantara I, Senayan.

Perlu diketahui, Kementerian Pendidikan saat ini telah terpecah menjadi tiga entitas: Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

Meski begitu, Ferdiansyah menegaskan bahwa perombakan kelembagaan tidak boleh dijadikan alasan pembenaran atas lemahnya pengawasan dan pelaksanaan program.

Baca juga:  Eks Petinggi BRI Terjerat Korupsi EDC Rp2,1 Triliun, KPK Bongkar Kerugian Rp744 Miliar

Selain kasus Chromebook, ia juga mempertanyakan realisasi belanja modal yang hanya 86 persen, yang dinilainya tidak sejalan dengan permintaan tambahan anggaran dari pihak kementerian.

“Apakah karena ketakutan dalam mengambil keputusan? Atau karena memang tidak mampu merencanakan anggaran dengan baik?” tanyanya.

DPR Soroti Rendahnya Penyerapan Anggaran Kemendikdasmen

Ia menyayangkan rendahnya penyerapan anggaran, mengingat selama ini kementerian terus meminta alokasi tambahan namun tidak mampu mengeksekusi program secara optimal.

Baca juga: KPK Buka Peluang Panggil Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

“Kalau minta tambahan anggaran tapi realisasi rendah dan implementasinya mengecewakan, seperti kasus Chromebook, ini menjadi catatan serius,” tegas Ferdiansyah.

Politikus Partai Golkar itu meminta agar ke depan capaian WTP diiringi dengan perbaikan menyeluruh pada sistem administrasi, pelaporan, dan pelaksanaan kebijakan agar tidak lagi terjadi kasus serupa yang mencoreng dunia pendidikan Indonesia. (*)