SOKOGURU - Pemerintah mengumumkan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat, termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru honorer non sertifikasi yang mulai dicairkan Juni 2025.
Untuk menjaga kestabilan ekonomi jelang libur sekolah pertengahan tahun, pemerintah melalui Menteri Keuangan resmi merilis lima stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp24,44 triliun.
Langkah ini diumumkan langsung melalui kanal resmi Kementerian Keuangan.
Mayoritas Dana Bersumber dari APBN
Dari total stimulus yang diluncurkan, sebanyak Rp23,59 triliun dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Rp0,85 triliun berasal dari sumber pendanaan di luar APBN.
Alokasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga konsumsi domestik.
Fokus Bantuan untuk Guru Honorer
Salah satu fokus dalam paket stimulus ini adalah pemberian BSU bagi guru honorer non ASN yang belum tersertifikasi.
Kebijakan ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesejahteraan guru sebagai pilar pendidikan.
Detail Bantuan BSU Guru Honorer 2025
Program BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
Dana tersebut akan disalurkan langsung ke rekening para penerima secara sekaligus pada bulan Juni.
Jumlah Penerima BSU Guru
Total penerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) mencapai 288.000 guru.
Sementara itu, dari Kementerian Agama (Kemenag) tercatat sebanyak 277.000 guru yang akan mendapatkan manfaat BSU ini.
Baca Juga:
Stimulus Lain Selain BSU Guru
Tak hanya BSU guru, stimulus juga mencakup empat program lainnya: potongan harga transportasi, diskon tarif tol, tambahan bantuan sosial, dan keringanan iuran JKK untuk sektor padat karya.
Total keseluruhan program dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat luas.
Diskon Transportasi dan Tol
Diskon transportasi senilai Rp0,94 triliun meliputi tiket kereta, kapal, dan pesawat untuk masa liburan sekolah.
Sementara itu, diskon tol sebesar 20% ditargetkan menjangkau 110 juta kendaraan dengan nilai manfaat mencapai Rp0,65 triliun.
Baca Juga:
Penguatan Jaring Pengaman Sosial
Program bantuan sosial diperkuat dengan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 dan bantuan pangan 10 kilogram untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran Rp11,93 triliun.
Sektor padat karya juga mendapat diskon iuran JKK sebesar 50% selama enam bulan.
Subsidi Listrik Tidak Masuk Stimulus
Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada program subsidi listrik dalam stimulus kali ini.
Fokus anggaran dialihkan untuk pos yang dianggap lebih berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga dan pemulihan ekonomi mikro.
Gaji ke-13 ASN Sudah Direalisasikan
Menteri Keuangan juga mengonfirmasi bahwa realisasi gaji ke-13 bagi ASN pusat sudah mencapai 95,4% per 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
Dana yang dikucurkan untuk gaji ke-13 tersebut mencapai Rp10,54 triliun dan mencakup hampir 1,8 juta aparatur pusat.
Rincian Penerima Gaji 13
Penerima gaji 13 termasuk PNS, P3K, TNI, Polri, dan pegawai non-PNS.
Sebanyak Rp5,5 triliun dialokasikan untuk 715.033 PNS, sementara ASN daerah baru menerima Rp0,10 triliun untuk 20.889 pegawai.
Hingga saat ini baru tiga pemerintah daerah dari 546 yang sudah menyalurkan.
Baca Juga:
Daerah Mulai Cairkan Gaji 13
Meskipun realisasi di daerah masih rendah, beberapa wilayah seperti Kapuas, Bangkalan, Labura, Bulukumba, dan Takalar telah mulai mencairkan gaji ke-13 bagi guru ASN.
Sementara itu, para pensiunan telah menerima hak mereka sesuai jadwal melalui PT Taspen.
Pemerintah Dorong Keadilan Ekonomi lewat BSU
Masyarakat, terutama guru honorer dan ASN, diimbau terus memantau informasi resmi dari pemda masing-masing.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan daya beli dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari keadilan ekonomi. (*)
