SOKOGURU, BANDUNG- Kota Bandung tidak hanya hadir sebagai peserta dalam ekosistem pasar karbon nasional, tetapi juga berupaya menjadi pusat inovasi.
Saat ini merupakan kesempatan emas bagi Kota Bandung untuk membuka diri sebagai living lab bagi para pelaku industri karbon digital. Bandung dapat dimanfaatkan sebagai ruang prototyping teknologi.
Demikian disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat penandatanganan Komitmen Bersama dengan Indonesia Carbon Trade Association pada Carbon Digital Conference (CDC) 2025 di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Selasa, 9 Desember 2025.
Baca juga: Kota Bandung Aktifkan 1.597 RW Tangani Sampah, Berkolaborasi dengan Kewilayahan dan Dunia Usaha
“Jika prototipe berhasil, kita tinggal memperbesar kapasitasnya agar Bandung dikenal sebagai kota lahirnya Carbon Digital Economy,” ujarnya, seperti dilaporkan Diskominfo Kota Bandung.
Menurutnya, Kota Bandung melangkah lebih jauh dalam agenda transisi energi dan pengembangan ekosistem ekonomi hijau. Untuk itulah dilakukan penandatanganan komitmen bersama tersebut.
Penandatanganan itu sebagai landasan pengembangan inovasi karbon digital dan pasar karbon di tingkat kota.
Baca juga: Ketahanan Pangan Kota Bandung Masih Rapuh, Warga Diajak Bertanam Lewat Buruan SAE
Farhan menilai, momentum itu merupakan peluang strategis bagi Bandung untuk menjadi kota laboratorium (living lab) karbon digital pertama di Indonesia.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan, perjanjian hari ini masih berada pada tahap komitmen awal yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam memorandum of understanding (MoU), dirumuskan menjadi program, dan akhirnya diturunkan menjadi aksi strategis serta kegiatan terukur.
Farhan menjelaskan alasan strategis di balik langkah itu, Bandung menghadapi tantangan serius dalam ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH).
Baca juga: Walikota Farhan: Jelang Nataru Harga Pangan Terkendali, Buruan Sae Jadi Penyangga Psikologis Warga
Menurutnya, mengejar target 30% RTH sebagaimana amanat undang-undang bukan hal yang mudah karena keterbatasan lahan, urbanisasi yang padat, dan tingginya tekanan pemanfaatan ruang.
“Untuk mendapatkan RTH di Bandung itu tidak sederhana. Maka kita bekerja keras memanfaatkan inovasi pendanaan seperti ekonomi karbon agar ruang hijau bisa dibangun dan dirawat menggunakan pendapatan dari karbon kredit,” imbuhnya.
Selain itu, Farhan menyoroti adanya potensi pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas sekitar 600–700 hektare (ha) di Kota Bandung sebagai penopang natural capital atau modal lingkungan yang dapat ikut serta dalam skema ekonomi karbon ke depannya.
Perlu diketahui, dokumen kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dan Indonesia Carbon Trade Association menetapkan enam fokus kerja, antara lain pertama, penyusunan regulasi pendukung tata kelola karbon yang berkelanjutan. Kedua, Penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, serta koordinasi dengan lembaga nasional maupun internasional.
Tiga, penelitian dan kajian monetisasi lingkungan melalui pasar karbon, ekowisata, ekonomi sirkular, dan skema pembayaran jasa lingkungan. Keempat, edukasi publik dan literasi iklim bagi masyarakat serta perangkat pemerintah.
Kelima, Inventarisasi sumber daya lingkungan dan potensi kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Dan terakhir, penerapan prinsip good governance dalam seluruh implementasi kerja sama.
CDC 2025 menandai perubahan penting dalam arah pembangunan Kota Bandung. Dari pendekatan konservatif lingkungan menjadi model ekonomi hijau berbasis teknologi digital, insentif karbon, dan kolaborasi global.
“Hanya dengan bekerja bersama, berbagi pengetahuan, dan membuka ruang inovasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan bagi Bandung dan dunia,” tutur Farhan.
Konferensi yang berlangsung di Aula Barat ITB itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan internasional, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, startup teknologi digital karbon, hingga asosiasi bisnis lintas negara. (SG-1)
