SOKOGURU - Di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Menteri Sosial Saifulah Yusuf memimpin rapat Komite Percepatan Transportasi Digital Pemerintah pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Dalam kesempatan ini, pemerintah mulai menguji digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem baru bernama Portal Perlinsos, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Sebelumnya, penyaluran bansos sering dianggap tertutup dan kurang melibatkan masyarakat. Kini, melalui Portal Perlinsos, warga dapat ikut berperan aktif dalam proses distribusi bantuan sosial.
Baca Juga:
Inisiatif ini menunjukkan langkah pemerintah menuju sistem yang lebih modern dan partisipatif.
Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan perubahan data atau menyanggah informasi penerima bantuan langsung lewat ponsel pintar.
Dengan demikian, warga memiliki kesempatan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mereka.
Sistem ini dilengkapi teknologi canggih, seperti verifikasi wajah dan biometrik, guna mencegah manipulasi data.
Fitur ini dirancang untuk memastikan keamanan dan keakuratan informasi penerima bantuan.
Tahap awal uji coba digitalisasi bansos diterapkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari target 320.000 pendaftar, lebih dari 260.000 warga telah terdaftar dalam sistem ini, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap inovasi digital tersebut.
Proses digitalisasi melibatkan panel ahli dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian terkait.
Kolaborasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada warga yang benar-benar berhak, tepat sasaran, dan bermanfaat.
Kepala BPS, Amalia A. Dining Ninggar, menegaskan bahwa uji coba digitalisasi bansos sejalan dengan upaya pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
Integrasi data ini diharapkan meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan.
Wakil Menteri PAN RB, Purwadi Arianto, menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Sinergi ini diyakini dapat mempercepat transformasi digital dalam birokrasi sosial Indonesia.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, sebagai tuan rumah, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif pemerintah pusat.
Menurutnya, jika uji coba ini berhasil, masyarakat akan mendapatkan bansos yang lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.
Uji coba di Banyuwangi menjadi awal reformasi besar dalam sistem penyaluran bansos nasional.
Transformasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat sistem bansos lebih terbuka, modern, dan melibatkan publik secara luas.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia, BPKP, PLN, serta instansi strategis lainnya.
Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola bansos yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga:
Portal Perlinsos diharapkan menjadi tonggak baru digitalisasi bansos di Indonesia. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas bantuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan dan partisipasi publik.
Langkah digitalisasi ini menandai era baru distribusi bansos berbasis teknologi dan data.
Dengan demikian, setiap rupiah bantuan sosial dapat tersalurkan secara adil, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, mendorong pelayanan publik yang lebih transparan dan modern di seluruh Indonesia. (*)
