SOKOGURU, JAKARTA- Kerja sama dan konsistensi semua pihak sangatlah penting agar kontribusi sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) bagi perekonomian Indonesia makin optimal dan bersinar.
Salah satu manfaat dan peran dari PBK adalah mengoptimalkan tata niaga dan ekosistem perdagangan komoditas melalui mekanisme pembentukan harga acuan.
Selain itu, PBK bermanfaat untuk lindung nilai yang memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha.
Baca juga: Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dibuka, Generasi Muda Diajak Cakap PBK
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia tahun 2026 di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.
Di acara yang disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube Kemendag itu, tiga bursa perdagangan berjangka komoditi dibuka secara serentak, yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB).
"Kerja sama dan konsistensi seluruh pihak tetap dibutuhkan agar industri PBK kian bersinar. Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan implementasinya,” ujarnya.
Baca juga: Kemendag Apresiasi Inovasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa REC Diluncurkan
Untuk itu, sambung Wamendag Roro, komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka harus mulai dipetakan untuk mendapat manfaat pembentukan harga dan harga acuan serta manfaat lindung nilai (hedging)," imbuhnya.
Roro mengatakan pesatnya perkembangan perdagangan emas digital saat ini juga menunjukkan potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam perdagangan emas digital, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator harus terus memastikan perlindungan masyarakat.
Pengaturan dan pengawasan Bappebti juga bertujuan memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha, meningkatkan investasi di dalam negeri, serta mencegah digunakannya transaksi PBK untuk kegiatan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Baca juga: Wamendag Roro: Indonesia Dorong Penguatan Fasilitasi Perdagangan bagi UMKM di Kawasan APEC
“Kendati demikian, lanskap perdagangan serta dinamika pengaturan yang terus berubah menjadi suatu tantangan. Bappebti harus terus beradaptasi dan memperbarui pengaturan dan mekanisme pengawasan yang ada sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri,” tegas Wamendag Roro.
Perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) melalui mekanisme PBK juga merupakan bentuk inovasi dalam sektor perdagangan.
Hal itu menunjukkan komitmen Indonesia dalam perdagangan hijau dan ke depan perlu terus didorong penambahan instrumen-instrumen perdagangan hijau lainnya yang potensial.
Wamendag Roro mengapresiasi proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital dan derivatif keuangan dari Bappebti kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah berjalan dengan baik sejak Januari 2025.
“Proses peralihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal dan instrumen di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), dari Bappebti ke OJK maupun BI dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Apresiasi yang tinggi juga disampaikan untuk seluruh upaya literasi dan edukasi yang telah diselenggarakan seluruh pemangku kepentingan PBK. Ke depan, literasi dan edukasi ini perlu dijaga konsistensinya dan ditingkatkan intensitasnya untuk menjamin perlindungan nasabah yang bermuara pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.
Pembukaan perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia 2026, tambah Roro, merupakan momentum yang baik dalam menyatukan tujuan dan persepsi kita semua untuk mengoptimalkan peran serta manfaat PBK bagi perekonomian nasional.
“Kita berharap, 2026 menjadi tahun yang baik bagi ekosistem PBK untuk dapat bertumbuh dan memberikan manfaat yang komprehensif,” ujarnya.
Semangat baru dan momentum baik
Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan, agenda tersebut menyimbolkan semangat baru dan momentum baik untuk bersama-sama memulai langkah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri PBK di Indonesia pada 2026.
“Pada 2026 ini, Bappebti beserta seluruh pemangku kepentingan PBK memiliki semangat baru yang mampu memantik perkembangan industri PBK ke arah yang lebih baik lagi di tahun ini,” ungkapnya.
Selama Januari--November 2025, tercatat nilai transaksi (notional value) PBK secara keseluruhan sebesar Rp42.867 triliun atau tumbuh sebesar 49,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Volume transaksi PBK tercatat 14,56 juta lot atau tumbuh 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari keseluruhan nilai transaksi tersebut, kontrak berjangka berbasis komoditi berkontribusi 89,48%.
Selama periode Januari--15 Desember 2025, perdagangan fisik timah murni batangan ekspor mencatat nilai transaksi sebesar Rp26,98 triliun dengan volume 9.830 lot. Pasar fisik emas digital mencatat nilai transaksi Rp107,43 triliun dengan volume 55,58 juta gram.
Berikutnya, perdagangan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) mencatat nilai transaksi (notional value) sebesar Rp2,69 triliun dengan volume 30.341 lot.
Selanjutnya, kontrak syariah murabahah mencatat nilai transaksi Rp693,47 miliar dengan volume 415.986,7 blue barrel (BBL) atau setara 66,1 juta liter. Kontrak berjangka Brent crude oil mencatat nilai transaksi (notional value) Rp3,14 miliar dengan volume 30 lot. Perdagangan kontrak REC pada periode Januari--15 Desember 2025 mencatat nilai transaksi Rp1,84 miliar dengan volume 44.495 lot.
Lebih lanjut, Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan capaian kinerja di 2025, berbagai langkah dan terobosan telah dilakukan Bappebti.
“Salah satu upaya yang terus dikuatkan yaitu literasi PBK masyarakat luas. Selain untuk mendorong peningkatan transaksi, langkah ini juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal yang mengatasnamakan PBK. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yaitu penguatan regulasi dan pengawasan serta pengembangan mekanisme perdagangan dan produk,” terangnya. Untuk mewujudkan target industri PBK ke depan, imbuh Tirta, Bappebti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dan menguatkan kolaborasi.
“Segenap pemangku kepentingan perlu bersama-sama berupaya lebih keras dan lebih giat lagi pada 2026 ini untuk terus meningkatkan kinerja dan citra PBK di Indonesia,” tutup Tirta.
Pembukaan Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia Tahun 2026 dihadiri 112 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan perwakilan instansi terkait.
Direktur Utama PT BBJ Yazid Kanca Surya menyampaikan, pembukaan perdagangan bursa berjangka komoditi tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran bursa sebagai penggerak perdagangan komoditas yang transparan, berintegritas, dan berdaya saing.
Sepanjang 2026, bursa berkomitmen mendorong peningkatan likuiditas, pengembangan produk, serta pemanfaatan teknologi guna mendukung pertumbuhan industri PBK.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur PT BKDI Nursalam menyampaikan, sepanjang 2025, PT BKDI telah menginisiasi perdagangan REC sebagai bagian dari komitmen terhadap inovasi berkelanjutan.
Memasuki 2026, bursa mengusung tema Year of Discovery yang mencerminkan upaya melanjutkan capaian sebelumnya sekaligus memperluas cakupan produk-produk komoditas yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Direktur Utama PT IKB, Agung Rihayanto, menegaskan, industri PBK akan turut mendukung program B40 atau B50 Biosolar agar pelaku industri hilir CPO di Indonesia dapat memanfaatkan hedging CPO untuk meningkatkan minat perdagangan kontrak berjangka CPO di bursa. Ia menekankan pentingnya penindakan yang tegas atas praktik yang menyalahi aturan dan peningkatan literasi PBK kepada masyarakat secara berkala dan rutin agar PBK semakin dikenal luas masyarakat Indonesia. (SG-1)
