KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meraih penghargaan bergengsi "Digital Government Award" dengan nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi untuk kategori kementerian pada tahun 2023.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara "SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia" yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5/2024).

Dalam acara "The Weekly Brief with Sandi Uno" pada hari yang sama, Sandiaga Uno menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti konkret dari keberhasilan Kemenparekraf dalam menciptakan transformasi digital yang signifikan dalam sistem pemerintahan.

Baca juga: Kemenparekraf-KBRI Seoul Galang Dukungan Diaspora dan KOL untuk ISUTW di Korsel

"Kami mendapatkan penghargaan di sisi kementerian dengan peringkat terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan kami sudah menciptakan transformasi digital sistem pemerintahan yang baik di Kemenparekraf untuk pelayanan publik," ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024, Kemenparekraf memperoleh nilai Indeks SPBE 4,67 (kategori memuaskan), tertinggi di antara 621 instansi yang dinilai pada tahun 2023.

Penghargaan ini diberikan atas hasil evaluasi penerapan SPBE kepada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah.

Namun, di balik gemerlapnya penghargaan ini, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana transformasi digital ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat?

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) memang dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif. Tetapi, apakah integrasi layanan publik yang dijanjikan telah benar-benar memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang signifikan bagi pengguna akhir?

Baca juga: Kemenparekraf Gelar Workshop Optimalkan Wisata Sungai di Sukabumi, Jabar

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya birokrasi yang tidak hanya cepat tetapi juga tidak menyulitkan masyarakat.

"Seperti apa yang Pak Presiden sampaikan, tidak boleh birokrasi itu lama, menyulitkan, membuat repot. Tapi justru harus berorientasi terhadap layanan yang cepat, layanan yang simpel, sederhana," ujar Sandiaga.

"Karenanya kita harus gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol yakni garap semua potensi online kita agar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan publik," tegas Sandiaga sebagaimana dilansir situs Kemenparekraf, Senin (27/5).

Sandiaga menyatakan bahwa Kemenparekraf telah berhasil melakukan digitalisasi yang transparan, efisien, dan responsif.

"Kita mengintegrasikan layanan publik sehingga akuntabel dan yang penting agar pelayanan kepariwisataan dan ekonomi kreatif itu bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Kemenparekraf Sosialisasikan Pentingnya Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Parekraf

Kini, tantangan terbesar bagi Kemenparekraf adalah membuktikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi di atas kertas, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. 

Transformasi digital harus benar-benar menjawab kebutuhan publik, menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien, serta mampu menjawab tantangan birokrasi yang selama ini menjadi momok di Indonesia. (SG-2)