SOKOGURU - Menjelang libur sekolah dan awal tahun ajaran baru 2025, pemerintah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat.
Lima paket stimulus diluncurkan, mulai dari diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, hingga insentif untuk sektor padat karya.
Bantuan ini dicairkan sepanjang Juni dan Juli 2025, sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Libur sekolah dan pergantian tahun ajaran baru seringkali memicu lonjakan pengeluaran rumah tangga.
Menyadari hal ini, pemerintah memutuskan menggulirkan paket stimulus dan bantuan sosial untuk mendukung konsumsi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kebijakan ini melalui akun Instagram resminya @smindrawati.
Paket Pertama: Diskon Tiket Transportasi Nasional
Stimulus pertama berupa diskon transportasi senilai Rp0,94 triliun yang diberikan sepanjang Juni–Juli 2025.
Pemerintah memberikan potongan harga tiket kereta api sebesar 30%, diskon PPN 6% untuk tiket pesawat, dan diskon 50% untuk tiket kapal laut.
Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
Baca Juga:
Paket Kedua: Potongan Tarif Tol untuk 110 Juta Pengguna
Stimulus kedua berupa diskon tarif tol sebesar 20% yang diberikan kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama libur sekolah.
Total anggaran untuk insentif ini mencapai Rp0,65 triliun dan berlaku selama Juni dan Juli 2025.
Paket Ketiga: Tambahan Bantuan Sosial dan Beras
Paket ketiga berupa penebalan bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran Rp11,93 triliun.
Pemerintah menyalurkan tambahan bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seluruh bantuan ini akan dicairkan sekaligus di bulan Juni 2025.
Rincian Bansos: Nilai Total Selama Dua Bulan
Dalam periode dua bulan tersebut, setiap KPM akan menerima total bantuan sembako senilai Rp400 ribu serta 20 kg beras.
Langkah ini diharapkan mampu membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok selama masa libur dan transisi tahun ajaran baru.
Paket Keempat: Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja dan Guru Honorer
Pemerintah juga mengalokasikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp10,72 triliun kepada 17,3 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
BSU ini juga menjangkau 288 ribu guru di bawah Kemendikdasmen serta 277 ribu guru di bawah Kemenag.
“Besaran BSU yang akan disalurkan sebesar Rp300 ribu/bulan sebanyak 2 bulan yang dicairkan sekali di bulan Juni,” tulis Sri Mulyani.
Setiap penerima BSU akan memperoleh bantuan total sebesar Rp600 ribu selama dua bulan.
Penyaluran bantuan dilakukan satu kali pada bulan Juni 2025. Bantuan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan ekonomi bagi kalangan pekerja dan pendidik yang terdampak kenaikan kebutuhan hidup.
Paket Kelima: Diskon Iuran JKK untuk Sektor Padat Karya
Stimulus terakhir berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% selama enam bulan ke depan.
Anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp0,2 triliun dan menyasar pekerja di sektor padat karya yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.
Selain lima paket stimulus utama, sejumlah program bantuan sosial lainnya juga akan dicairkan di bulan Juni.
Di antaranya adalah PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 alokasi April–Juni 2025, serta PKH Plus khusus untuk warga Jawa Timur.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan Atensi bagi yatim piatu serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan akses pendidikan dan perlindungan sosial anak.
Pemprov DKI Jakarta juga turut menyalurkan bansos PKD (Pemenuhan Kebutuhan Dasar) berupa KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), dan KAJ (Kartu Anak Jakarta).
Bantuan rutin bulanan ini diberikan kepada 140.919 penerima yang telah lolos verifikasi dan validasi.
Berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah pada Juni 2025 menjadi angin segar bagi masyarakat.
Dengan total miliaran rupiah anggaran yang disiapkan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. (*)
