SOKOGURU - Pemerintah memastikan pencairan sembilan jenis bantuan sosial pada bulan Juni 2025. 

Pencairan ini dilakukan setelah perayaan Idul Adha dan menyasar keluarga miskin serta kelompok rentan. 

Tujuannya adalah untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi dan tekanan harga kebutuhan pokok.

Program bantuan sosial ini menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial pemerintah, terutama saat masyarakat menghadapi beban ekonomi pasca-Idul Adha. 

Pemerintah mengalokasikan berbagai jenis bantuan dengan segmentasi penerima yang jelas, mulai dari keluarga penerima manfaat hingga pekerja bergaji rendah.

Salah satu bantuan utama yang dikucurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 untuk alokasi April hingga Juni. 

Saat ini, status pencairan PKH telah memasuki tahap Surat Perintah Membayar (SPM), yang berarti hanya tinggal menunggu finalisasi untuk penyaluran ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bersamaan dengan PKH, pemerintah juga mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Desil 1–4, sesuai data terbaru dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk dua bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun, penerima bantuan seperti PKH dari Kemensos tidak masuk dalam daftar BSU ini.

Program bansos lainnya berupa beras 10 kg disalurkan untuk 18,3 juta KPM. 

Bantuan ini diberikan dua kali, masing-masing pada Juni dan Juli, sehingga totalnya mencapai 20 kg per penerima manfaat.

Pemerintah juga memberikan tambahan uang tunai Rp400.000 kepada KPM yang mendapatkan BPNT maupun gabungan PKH+BPNT. 

Dana tersebut diberikan sekaligus untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli.

Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) kembali dicairkan pada bulan ini untuk siswa yang masih aktif di sekolah, kecuali kelas akhir. 

Pada tahap sebelumnya, PIP sudah diberikan kepada siswa kelas 6, 9, dan 12.

Anak-anak yatim piatu menerima bantuan atensi sebesar Rp400.000 untuk periode Mei–Juni 2025. 

Beberapa penerima telah mencairkan dana melalui bank seperti Mandiri dan BSI.

Untuk warga desa miskin ekstrem yang tidak menerima PKH atau BPNT, pemerintah tetap melanjutkan penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan. 

Bantuan ini bersumber dari dana desa dan dikelola oleh pemerintah desa setempat.

Program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas tunggal juga tetap berjalan. 

Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa makanan siap santap yang dikirim setiap hari ke rumah penerima manfaat.

KPM yang tercatat sebagai penerima PKH dan BPNT sekaligus bisa memperoleh hingga lima jenis bantuan dalam bulan Juni ini, antara lain PKH, BPNT, beras 10 kg, tambahan Rp400.000, dan PIP bagi anak yang masih sekolah.

Sementara itu, penerima hanya BPNT kemungkinan akan memperoleh empat jenis bantuan. 

Hal ini bergantung pada hasil pemutakhiran data sosial ekonomi dan status kepesertaan terbaru mereka di DTKS.

Pemerintah mengimbau masyarakat penerima bantuan untuk aktif mengecek saldo KKS melalui ATM atau aplikasi mobile banking bank penyalur. 

Meskipun dana belum masuk seluruhnya, proses pencairan telah berjalan dan tinggal menunggu finalisasi akhir.

Pencairan bantuan sosial Juni 2025 merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. 

Pastikan Anda memeriksa status penerima di DTKS dan saldo KKS secara berkala. Apakah Anda sudah mengecek rekening Anda hari ini? (*)