SOKOGURU - Pemerintah tengah mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) penebalan berupa beras 20 kg untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sejumlah wilayah sudah mulai menerima surat undangan untuk pengambilan bansos tersebut. Bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang berhak? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Pemerintah saat ini sedang mengakselerasi distribusi bansos penebalan berupa beras 20 kg per KPM. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta sebagai tambahan dari program bantuan reguler yang telah berjalan sebelumnya.
Sejumlah daerah di Indonesia telah menerima surat undangan untuk mengambil bansos tambahan ini.
Undangan ini merupakan tanda bahwa distribusi bansos penebalan sudah mulai berjalan di wilayah tersebut.
KPM yang menerima undangan dapat langsung mengambil bantuan berupa beras sebanyak 20 kg.
Ini adalah bantuan tambahan bagi mereka yang sebelumnya sudah menerima bantuan sosial tunai sebesar Rp400 ribu.
Wilayah yang telah menerima undangan pengambilan bansos penebalan antara lain Banyuwangi, Cianjur, dan Palembang.
Pemerintah berupaya menyebarluaskan penyaluran ini secara merata ke seluruh daerah.
Bagi masyarakat di daerah yang belum menerima undangan atau pencairan, diminta untuk bersabar. Proses distribusi sedang berlangsung dan akan segera merata ke seluruh wilayah.
Penyaluran bansos kali ini berbentuk material, yaitu beras, sehingga kemungkinan mengalami keterlambatan dalam pengiriman dan distribusinya, terutama ke daerah yang jauh dari pusat logistik.
Seluruh penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako aktif akan mendapatkan bansos penebalan beras.
Artinya, meskipun belum menerima, KPM tetap akan mendapatkannya sesuai jadwal yang ditentukan.
Untuk bansos penebalan berupa beras, KPM tidak perlu menunggu pencairan lewat PT Pos seperti penyaluran bansos tunai sebelumnya. Mekanismenya bersifat langsung sesuai data penerima aktif.
Baca Juga:
Selama nama KPM tercantum dalam BNBA (by name by address) dan terdaftar sebagai penerima BPNT aktif, maka penyaluran bantuan tetap akan dilakukan, tanpa harus menunggu proses lain seperti burekol selesai.
KPM yang datanya tengah dalam proses peralihan ke kartu KKS atau sedang tahap validasi burekol tetap akan mendapatkan bansos penebalan. Pemerintah memastikan semua penerima aktif terdata secara resmi.
Masyarakat diimbau untuk memeriksa status mereka di data penerima aktif BPNT atau melalui dinas sosial setempat.
Hal ini penting untuk memastikan hak bansos bisa diterima sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi KPM yang belum menerima bansos penebalan beras, tidak perlu khawatir. Selama terdaftar sebagai penerima aktif BPNT, bantuan akan tetap disalurkan.
Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pengiriman agar bantuan sampai tepat sasaran. (*)
