SOKOGURU, YOGYAKARTA — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti tantangan serius dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis.
Dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Obon menyebut DIY belum sepenuhnya siap menerapkan kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Menurut Obon, disparitas fiskal antardaerah, kesiapan infrastruktur, hingga keberlanjutan sekolah swasta menjadi kendala besar yang harus diatasi sebelum kebijakan bisa dijalankan efektif.
Baca juga: Farhan: Bandung Siap Bangun Sekolah Gratis Khusus Warga Miskin, Tapi Lahannya Terbatas
“Kesiapan Pemda DIY tampaknya belum seluruhnya mengingat disparitas yang tinggi pada kemampuan wilayah. Tidak bisa disamakan antara Bantul dengan Jogja atau Sleman dan lainnya,” kata Obon saat ditemui usai pertemuan BAM DPR RI dengan Pemprov DIY, Senin (7/7/2025).
Kebijakan Pendidikan Gratis Harus Pertimbangkan Sekolah Swasta
Lebih jauh, Obon mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis harus mempertimbangkan keberadaan lembaga pendidikan swasta, termasuk yang dikelola Kementerian Agama.
Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji hingga Petani
Ia menilai, banyak sekolah swasta sudah mandiri dan memiliki standar layanan tinggi.
Jika kebijakan gratis diberlakukan tanpa diferensiasi, dikhawatirkan kualitas pendidikan swasta bisa menurun.
“Kalau semua disamakan, lalu standar layanan sekolah yang tinggi harus di-downgrade, itu jelas akan menurunkan kualitas,” ujarnya.
Baca juga: Pajak UMKM Disorot DPR, Jangan Tambah Beban Pedagang Kecil di Tengah Ekonomi Sulit
Politikus Fraksi Gerindra itu juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya soal biaya, tetapi juga mencakup kualitas guru, kurikulum, serta fasilitas belajar.
Perlu Revisi UU Sisdiknas
Oleh karena itu, ia mendorong adanya revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang lebih komprehensif agar sejalan dengan putusan MK dan realita di lapangan.
“Masalah pendidikan itu kompleks. Ada persoalan tenaga pengajar, anggaran, fasilitas, kurikulum. Harus kita lihat secara utuh dan sistemik,” tegas legislator Dapil Jawa Barat VII tersebut.
Obon menambahkan, BAM DPR RI akan menyampaikan hasil kunjungan ini ke Komisi X dan Komisi VIII DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama kementerian terkait. (*)
