SOKOGURU - Rencana Impor Pikap India untuk Koperasi Desa Merah Putih Ditunda, Bos Agrinas Buka Suara.
Wacana mendatangkan ratusan ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini menemui babak baru.
Kabar ini sempat memicu kegaduhan karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas industri otomotif dalam negeri yang sedang bertumbuh.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, akhirnya memberikan pernyataan resmi di Jakarta.
Pihaknya mengaku siap menarik rem darurat terkait rencana impor tersebut mengikuti arahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sebelumnya, Agrinas santer dikabarkan menjalin kerja sama dengan raksasa otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd untuk pengadaan unit.
Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan pada awal Februari lalu, setidaknya ada 35.000 unit pikap tipe Scorpio yang masuk daftar rencana.
Secara total, ada sekitar 105.000 kendaraan yang terdiri dari pikap 4x4 hingga truk roda enam dari pabrikan Tata Motors yang akan diimpor.
Baca Juga:
Namun, Bos Agrinas menegaskan bahwa kepentingan negara dan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan korporasi ini.
Joao menyampaikan komitmennya saat ditemui awak media di Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026, terkait kelanjutan program distribusi kendaraan tersebut.
"Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," kata Joao.
Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan bahwa produsen lokal sebenarnya sudah sangat mampu memenuhi kebutuhan pikap.
Baca Juga:
Menurut Menperin, jika kebutuhan 70.000 unit pikap dipenuhi dari pabrik dalam negeri, efek ekonominya bisa mencapai angka fantastis Rp27 triliun.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta pemerintah menunda rencana ini hingga Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air.
Langkah ini diambil agar ada kalkulasi yang lebih matang mengenai kesiapan industri otomotif nasional dalam menyuplai kendaraan operasional desa.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," tegas Dasco saat memberikan keterangan di kompleks parlemen Senayan. (*)
