WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyarankan agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dipisahkan dari Kementerian Agama (Kemenag).
Usulan ini muncul dalam Rapat Kerja dengan Kepala BPJPH di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7), guna mengatasi masalah anggaran yang selama ini dikeluhkan oleh BPJPH.
"Masalahnya BPJPH mengeluh mengenai anggaran, sebaiknya kita pisahkan saja dengan Kemenag agar mereka lebih leluasa dalam mengelola anggaran," ujar Marwan sebagaimana dilansir situs DPR RI, Rabu (3/7).
Baca juga: Rangkul BRIN, BPJPH Gelar Survei Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal 2024
BPJPH memiliki peran krusial sebagai penentu kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.
Tanggung jawab mereka mencakup memastikan seluruh bahan dan proses produksi memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal.
Karena itu, BPJPH harus kredibel, bertanggung jawab, kompeten, dan memiliki wawasan luas serta pemahaman syariat terkait proses produk halal.
Marwan menegaskan, “Jika Undang-Undang harus kita revisi untuk mengeluarkan BPJPH dari Kemenag, akan kita lakukan jika memang dibutuhkan.”
“Sehingga nantinya tidak perlu minta persetujuan dari Menteri jika mau mengeluarkan produk halal,” jelas Marwan.
Baca juga: Inilah Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal
Ia menyoroti banyaknya produk luar negeri dan produk UMKM dalam negeri yang membutuhkan sertifikasi halal dari BPJPH, namun terkendala oleh masalah anggaran dan birokrasi. "Kita tanyakan kepada BPJPH, memang mereka ini terkendala anggaran dan keleluasaannya," sebutnya.
Usulan pemisahan BPJPH dari Kemenag ini menunjukkan adanya upaya serius dari DPR untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga halal dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga: Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UMKM dalam Menembus Pasar Global
Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa langkah ini tidak hanya memperlancar anggaran tetapi juga memperkuat kapasitas BPJPH dalam menjaga kualitas produk halal secara konsisten.
Masyarakat akan mengawasi dengan kritis perkembangan usulan ini, mengingat pentingnya jaminan produk halal dalam kehidupan sehari-hari. (SG-2)
