TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyerukan peningkatan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berencana bepergian ke Arab Saudi, terutama menjelang musim haji.
Desakan ini bertujuan untuk mencegah maraknya penggunaan visa haji ilegal yang kerap terjadi.
"Pengawasan harus lebih ketat. Semestinya ada koordinasi dan kolaborasi antar kementerian," ujar Anggota Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, kepada Parlementaria di Makkah, Jumat (14/6).
Baca juga: Dua Anggota DPR RI Bantah Soal Penangkapan Dirinya oleh Petugas Askar Arab Saudi
Cucun menekankan pentingnya Ditjen Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap WNI yang berangkat ke Arab Saudi, khususnya menjelang musim haji.
Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan visa umrah oleh pihak-pihak yang berniat melaksanakan haji secara ilegal.
"Jangan sampai memasuki bulan haji ada yang pergi umrah, diberikan visa umrah oleh pemerintah Saudi, tapi niat awalnya untuk haji," ucap Cucun sebagaimana dikutip situs DPR RI, Sabtu (15/6).
"Mereka bisa mendapatkan smart card dan tempat tinggal, lalu sembunyi-sembunyi, itu yang bahaya," tegas Cucun.
Meski begitu, Cucun meyakini bahwa pemegang visa ilegal tersebut akan menghadapi kesulitan melaksanakan ibadah haji di lokasi-lokasi utama seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Otoritas Arab Saudi telah memperketat pengawasan di berbagai titik selama musim haji, membuat pelanggaran menjadi lebih sulit.
Baca juga: Anggota Timwas Haji Usulkan Bentuk Pansus untuk Solusi Komprehensif Permasalahan Haji
"Mereka belum tentu bisa masuk kawasan Arafah," ungkap politikus Fraksi PKB ini.
Sebagai upaya pencegahan, Cucun menyarankan peningkatan pengawasan di imigrasi, terutama saat musim haji.
Ia mengusulkan penolakan terhadap WNI yang dicurigai akan menyalahgunakan visa umrah untuk berhaji.
"Kalau sudah musim haji, harus mengantisipasi. Jika perlu, tolak saja. Seperti pemerintah Saudi yang menghentikan pengeluaran visa haji saat musim haji, tapi ada yang masuk dari Riyadh. Di wilayah Jeddah dan Madinah, itu sudah tidak bisa lagi," jelasnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kasus penyalahgunaan visa haji dan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar serta tertib.
Baca juga: DPR RI Pantau Persiapan Haji Demi Pelaksanaan yang Lebih Baik dan Aman
Upaya kolaboratif antar kementerian dan peningkatan pengawasan di titik-titik strategis diharapkan menjadi solusi efektif dalam menangani masalah ini.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang baik, diharapkan tidak ada lagi kasus penyalahgunaan visa yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. (SG-2)
