DALAM upaya memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia, Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin tim pengawas DPR RI untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan haji di Makkah, Arab Saudi.
Selama dua hari terakhir, tim pengawas DPR RI telah meninjau kondisi pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan di Tanah Suci.
"Potret permasalahan haji di Makkah ini akan kami bawa ke Kementerian Agama untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," jelasnya.
Baca juga: MUI Dorong Skema Murur untuk Keselamatan Jemaah Lansia dan Risiko Tinggi Saat Haji
"Apa yang sudah bagus di Makkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," ujar Lodewijk dalam wawancara dengan situs DPR RI usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/6).
Antusiasme dan Tantangan Pengawasan
Tim pengawas DPR RI menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Mereka mengajukan banyak pertanyaan kepada Kementerian Agama (Kemenag), meskipun waktu yang diberikan terbatas.
"Kami segera menghentikan diskusi karena jajaran kementerian ini harus turun ke lapangan. Hanya tinggal tiga hari lagi sebelum puncak ibadah haji, jangan sampai mereka tertahan mendengar diskusi kita," kata Lodewijk.
Baca juga: DPR RI Soroti Peningkatan Kualitas Gizi Jemaah Haji
Lodewijk juga menegaskan bahwa tim pengawas DPR RI telah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Kemenag.
"Kami berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penggunaan smart card yang masih menghadapi kendala," paparnya.
"Kemenag sudah memiliki rencana darurat jika terjadi hal-hal tak terduga," tambah politikus Fraksi Partai Golkar ini.
Transportasi dan Layanan Ramah Lansia
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan haji tahun ini adalah transportasi.
Kebijakan baru mengenai murur (melintas) di Muzdalifah diberlakukan setelah kejadian tahun lalu, di mana jemaah mengalami kesulitan.
"Bagaimana titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing, dan bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain, semua ini perlu diatur dengan baik," ungkap Lodewijk.
Baca juga: Sidak Timwas Haji DPR RI: Transportasi Jemaah Haji Belum Ramah Lansia
Ia juga menyoroti pentingnya layanan yang ramah lansia dalam pelaksanaan haji.
"Kami mengecek kendaraan yang digunakan, ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan lansia naik. Ini langkah baik, namun masih banyak yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel," jelasnya.
Potensi Ekonomi Pelaksanaan Haji
Selain aspek operasional, Lodewijk juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji.
Dengan banyaknya jemaah Indonesia, diharapkan ada kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
Pelaku UMKM Diminta Dilibatkan
"Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. UMKM harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," ujarnya.
Ia juga menyarankan adanya perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan.
"Pesawat dari Indonesia selalu penuh, ini menandakan ekonomi kita sudah bangkit. Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," jelasnya.
Harapan untuk Pelaksanaan Haji yang Sukses
Lodewijk menyampaikan kepercayaan penuh kepada Kementerian Agama untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji.
"Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," pungkasnya.
Dengan segala persiapan dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (SG-2)
