KETUA Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengecam keras Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas ketiadaan cadangan data atau backup pada Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini mengalami serangan siber ransomware.

Ia menilai hal ini bukan lagi masalah tata kelola ketahanan siber, melainkan tindakan kebodohan.

“Ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/6)..

Baca juga: Peretasan Pusat Data Nasional Dinilai Tragis, Miris, dan Ironis

Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya dan Serpong, serta satu Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.

Serangan siber kali ini menargetkan PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. BSSN telah merekomendasikan agar Kemenkominfo menyiapkan data cadangan.

Namun, data dari PDNS 2 di Surabaya dan PDNS 1 di Serpong seharusnya sudah di-backup ke PDN di Batam.

Meutya menambahkan bahwa hanya dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam, jumlah yang sangat kecil dan tidak memadai.

“Kita tidak bisa menganggap Batam sebagai backup karena hanya dua persen data yang di-backup. Ini bukan tata kelola, ini murni kebodohan,” tegasnya sebagaimana dilansir situs DPR RI, Jumat (28/6)..

Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, DPR RI Sebut Kecelakaan atau Kebodohan Nasional

Kepala BSSN, Hinsa Siburian, sebelumnya mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, terutama terkait tidak adanya cadangan data pada PDN yang terkena serangan.

“Kami memang akui ada kekurangan di tata kelola, dan itu yang kami laporkan juga karena kami diminta untuk menyampaikan apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan,” katanya dalam rapat.

Kritik keras ini mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan data nasional.

Ketiadaan backup data pada PDN menunjukkan kelemahan serius dalam sistem perlindungan data yang seharusnya dijaga dengan ketat.

Baca juga: DPR Minta BSSN Apresiasi Pemuda Tegal yang Berhasil Retas HackerOne

Insiden ini menuntut perhatian serius dan tindakan tegas dari pihak terkait untuk memastikan perlindungan data nasional dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. (SG-2)