ANGGOTA Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh para peretas sebagai peristiwa yang tragis, miris, dan ironis.
PDN memiliki fungsi strategis dalam melindungi kedaulatan data nasional dan data pribadi.
Justru aksi peretasan ini menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan yang dimiliki PDN.
Baca juga: Pusat Data Nasional Diretas, DPR RI Sebut Kecelakaan atau Kebodohan Nasional
“Semua data di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh berbenah. Ada apa dengan ini?” ujar Nurul.
Pernyataan Nurul disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Politikus dari Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyoroti adanya permintaan uang tebusan kepada PDN sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka file yang terenkripsi.
“Pertanyaannya, siapa yang meminta tebusan? Dan Bapak harus bayar ke mana? Pelakunya siapa?” ucap Nurul.
Apakah Keterlibatan Pelaku Usaha Judi Online?
“Apakah ada indikasi pelaku dari internal? Atau mungkin ini ulah orang yang marah karena usaha judi online-nya diganggu?” tanya Nurul penuh kecurigaan.
Nurul juga mempertanyakan tanggung jawab fasilitas data backup yang disediakan oleh PT Lintasarta dan PT Telkom di PDN.
Baca juga: Tingkatkan Kompetensi Siber, Pakar Keamanan dari AS Berbagi Ilmu di Polinela
“Apakah mereka gagal memenuhi service level agreement? Tanggung jawab mereka di mana? Pasti ada kontrak yang harus dipenuhi. Berapa besar kerugian finansial dan non-finansial dari insiden ini?” ujarnya menegaskan.
Kejadian ini tidak hanya memunculkan kekhawatiran atas keamanan data nasional, tetapi juga mempertanyakan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pihak terkait.
Nurul juga menuntut transparansi dan tindakan tegas dalam menangani kasus ini, serta upaya serius untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Baca juga: DPR Minta BSSN Apresiasi Pemuda Tegal yang Berhasil Retas HackerOne
Peretasan ini mengundang perhatian publik terhadap pentingnya sistem keamanan siber yang lebih kuat dan tangguh.
Insiden ini juga menuntut pemerintah dan mitra-mitranya untuk meningkatkan kesiapan dan respons dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Masyarakat berharap bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan data nasional. (SG-2)