WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina.
Temuan-temuan dalam kunjungan ini mengungkapkan berbagai keprihatinan serius terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang disediakan.
Dalam sidaknya, Gus Muhaimin menemukan bahwa kapasitas tenda tidak sesuai dengan jumlah jemaah.
Baca juga: Kemenag Diindikasi Langgar UU terkait Penambahan Kuota Haji ONH Plus
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," ujarnya saat sidak di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat, Senin malam waktu Arab Saudi (17/6).
Ketidakadilan Pembagian Tenda
Gus Muhaimin juga menyoroti ketidakadilan dalam pembagian luas tenda.
"Ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa. Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki,” katanya sebagaimana dikutip situs DPR RI, Selasa (18/6).
“Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," tegasnya.
Rasio Kamar Mandi yang Tidak Seimbang
Masalah lain yang diungkapkan adalah rasio kamar mandi yang tidak memadai, menyebabkan jemaah harus mengantre hingga dua jam.
Baca juga: Kemenag Alihkan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan Tanpa Kesepakatan, DPR RI Kritik Keras
"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang. Kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," kritiknya tajam.
Kekurangan Fasilitas Ramah Lansia dan Difabel
Gus Muhaimin juga mengungkapkan bahwa fasilitas ramah lansia dan difabel masih belum memadai.
"Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. (Tagline) Haji Ramah Lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan," ujarnya.
Pentingnya Perencanaan Matang
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal.
"Kita ingin kebutuhan jemaah direncanakan dengan matang. Tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan,” ucap Gus Muhaimin.
Baca juga: Setengah Kuota Haji Dialihkan ke ONH Plus, DPR RI Minta Transparansi
“Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masak menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," tegasnya.
Dominasi Pemerintah dalam Fasilitas Jemaah
Gus Muhaimin menekankan pentingnya pemerintah mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah.
"Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," ujarnya.
Seruan untuk Revolusi Penyelenggaraan Haji
Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tegasnya.
Gus Muhaimin berharap pemerintah baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Ia menekankan agar temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang. (SG-2)
