KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M.
Acara yang berlangsung di Jakarta pada 7-10 Agustus 2024 ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan perhajian, mulai dari daerah hingga pusat.
"Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta jajaran dari pusat sampai daerah, tanggung jawab yang diamanatkan bisa ditunaikan dengan baik," ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Jakarta, Rabu (7/8).
Baca juga: DPR Sahkan Pembentukan Pansus Hak Angket Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Menag Yaqut juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin atas arahan dan dukungan mereka.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mitra kerja Kemenag, termasuk Kemenkes, Kemenhub, Kemenlu, Kemenkum HAM, BPK, DPR RI, BPS, BPKH, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, FK KBIHU, asosiasi PIHK, BPOM, dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
"Secara khusus, apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI. Sukses haji ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengawalan sahabat legislatif," jelas Yaqut.
Meskipun banyak apresiasi diberikan atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, Menag menegaskan bahwa evaluasi tetap penting untuk dilakukan guna perbaikan berkelanjutan.
"Evaluasi ini menjadi salah satu tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi keniscayaan bagi perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang," kata Menag.
Menag meminta Rakernas untuk membahas enam isu utama dalam rangka meningkatkan kualitas haji Indonesia.
Baca juga: DPR Keluhkan Masalah Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci
Menag meminta agar skema Murur dipersiapkan sejak awal untuk penyelenggaraan haji tahun 2025, termasuk memastikan data jemaah yang mengikuti skema ini sudah diketahui sebelum keberangkatan.
Menag menekankan perlunya cara baru untuk mengatasi kepadatan di Mina, termasuk perbaikan manasik dan komunikasi publik serta simulasi camping bagi calon jemaah haji.
Menag juga menyoroti potensi besar dalam ekspor bumbu, makanan siap saji, dan lauk pauk yang bisa lebih dioptimalkan di masa mendatang.
Baca juga: DPR Sepakat Bentuk Pansus untuk Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2024
Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya perhatian pada skema pembiayaan haji dan penerapan skema biaya haji berkeadilan, termasuk rekomendasi dari Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo.
Menag juga menyoroti penurunan jumlah jemaah haji yang wafat tahun ini dan meminta evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan untuk perbaikan di tahun 2025.
Selain itu, Menag mengingatkan agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dilakukan dengan cermat, termasuk belajar dari pengalaman tahun 2024.
Rakernas ini dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, serta pejabat dan mitra terkait lainnya.
Menag Yaqut berharap evaluasi dan rekomendasi dari Rakernas ini dapat memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik di masa mendatang.
"Kita tentu tidak berharap ekses dan dinamika perhajian saat ini terulang lagi di tahun depan," jelasnya. (SG-2)
