DPR RI mengumumkan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024, menyusul banyaknya keluhan jemaah haji terkait pelayanan yang dianggap tidak maksimal selama prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Arab Saudi.
Pansus ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam hal kerja sama dengan pihak Masyair di Saudi Arabia.
Keluhan Jemaah Jadi Sorotan
Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti sejumlah masalah yang dialami jemaah haji di Mina, seperti tenda yang penuh sesak, AC yang tidak berfungsi, penanganan makanan yang tidak memadai, kekurangan toilet, serta minimnya fasilitas air dan air minum.
Baca juga: Kemenag Alihkan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan Tanpa Kesepakatan, DPR RI Kritik Keras
"Pelayanan di Mina sangat buruk, tenda-tenda penuh sesak, banyak AC tidak berfungsi, penanganan makanan tidak sesuai, toilet tidak mencukupi, dan fasilitas air sangat kurang, bahkan air minum pun tidak terpenuhi. Ini tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia," tegas Selly di Mina, Makkah, Minggu (16/6).
Evaluasi Kerja Sama dengan Pihak Masyair
Selly menekankan pentingnya evaluasi terhadap pihak Masyair, yang bertanggung jawab atas pelayanan di Armuzna.
"Harus ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia, terutama kepada pihak Masyair. Penanganan di Armuzna sepenuhnya kewajiban pemerintah Saudi Arabia," ujarnya sebagaimana dikutip situs DPR RI, Selasa (18/6).
Selly berharap pemerintah Indonesia dapat menentukan mana pihak yang bisa diajak bekerja sama dan mana yang perlu diputus kontraknya.
Kritik Terhadap Kemenag dan Imigrasi
Selly juga menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia, terutama terkait keimigrasian.
Baca juga: Setengah Kuota Haji Dialihkan ke ONH Plus, DPR RI Minta Transparansi
"Kami akan meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kementerian dan lembaga, terutama pihak keimigrasian, agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Ini penting, terutama untuk jemaah umroh, backpacker, dan mereka yang melaksanakan haji ilegal," jelas politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Evaluasi Pembiayaan Haji
Selain itu, evaluasi pembiayaan ibadah haji juga menjadi fokus. Selly menekankan bahwa biaya yang tinggi tidak seharusnya menjadi beban berat bagi jemaah.
"Evaluasi pembiayaan ibadah haji perlu dilakukan agar biaya yang tinggi tidak menjadi beban bagi para jemaah," pungkasnya.
Baca juga: DPR Desak Sanksi Tegas untuk Oknum Travel Haji yang Merugikan Jemaah
Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang, sehingga jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan lancar.
Dengan adanya kritik dan langkah konkret dari DPR RI, diharapkan pemerintah Saudi Arabia dan Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji, menjadikan ibadah haji pengalaman yang lebih baik bagi jutaan jemaah. (SG-2)
