ANGGOTA Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Sanga Sanga di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Aqib mengungkapkan, kunjungannya bersama rombongan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang berdampak pada pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kartanegara, Kaltim.
Saat ini, petani kerang dara di Muara Badak, Kartanegara, Kaltim, mengalami kerugian yang diduga akibat aktivitas perusahaan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.
Baca juga: KKP: Pengembangan Kerang Cokelat Dukung Budi Daya Lobster Indonesia
Dalam wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (16/2), Aqib menegaskan pentingnya mediasi yang melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik.
Ia turut melibatkan Direksi Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menemukan penyelesaian yang tepat bagi masyarakat terdampak.
DPR Apresiasi Pertamina Hulu Indonesia Bantu Masyarakat
Lebih lanjut, Aqib menyampaikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia yang berjanji akan membantu masyarakat, khususnya petani kerang dara yang sedang mengajukan tuntutan akibat kerugian tersebut.
Baca juga: Pertamina dan BRI Dorong UMKM Malang Melesat Melalui Program Akselerasi Bisnis
“Alhamdulillah, Pak Dirut menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat. Ini adalah contoh kepemimpinan yang baik, di mana perusahaan tidak hanya fokus pada aturan, tetapi juga mengutamakan kepentingan kemanusiaan,” ungkap Aqib.
Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah pembentukan forum mediasi yang melibatkan Komisi XII DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Migas Kementerian ESDM, dan Pertamina Hulu Sanga Sanga.
Forum ini bertujuan untuk merumuskan solusi yang tepat terkait dampak pencemaran dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki keadaan.
Aqib juga mengungkapkan bahwa PT Pertamina Hulu Sanga Sanga telah dikenakan sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2023 terkait pencemaran lingkungan.
Hal ini ditegaskannya wajib menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya.
“Sektor minyak dan gas harus dikelola dengan baik. Pertamina Hulu Sanga Sanga harus berkomitmen menjaga lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada untuk keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegas Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut.
Selain itu, Aqib juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas guna mendukung target Presiden Prabowo dalam mencapai swasembada energi.
Ia menekankan bahwa inovasi teknologi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut, sekaligus mendorong kemajuan sektor energi nasional.
“PT Pertamina Hulu Sanga Sanga harus terus berinovasi untuk meningkatkan lifting minyak dan gas demi kemajuan sektor energi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Baca juga: UMKM Binaan Pertamina Sukses di Inacraft 2024, BUMN Dorong Kebangkitan Lokal
Kunjungan ini dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, serta sejumlah Anggota Komisi XII DPR RI lainnya seperti Bambang Wuryanto, Sigit Karyawan Yunianto, Arif Riyanto Uopdana, Mukhtarudin, Dewi Yustisiana, Christiany Eugenia Paruntu, Ade Jona Prasetyo, Rocky Candra, Cheroline Chrisye Makalew, Syafruddin, Iyeth Bustami, Muh. Haris, dan Nurwayah.
Turut hadir pula pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Migas Kementerian ESDM,serta Direksi PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.
Melalui forum ini, diharapkan akan tercapai solusi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terdampak dan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik di masa depan. (SG-2)
