ANGGOTA DPR RI Nurwayah, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan.
Menurutnya, tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Tambang ilegal harus dihentikan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya potensi pendapatan negara, tetapi juga kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat di sekitar tambang,” ujar politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Baca juga: DPR Dorong Presiden Prabowo Segera Bentuk Satgas Penanganan Tambang Ilegal
Nurwayah menekankan pentingnya mengembalikan integritas hukum dalam sektor pertambangan.
Ia menyerukan agar semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu.
“Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua. Tidak ada ruang untuk kompromi terhadap pelanggaran seperti ini,” tegasnya.
Baca juga: Komisi III DPR RI Soroti Tambang Ilegal di NTB, Desak Penindakan Tegas
Sebagai anggota DPR RI, Nurwayah berkomitmen untuk terus mengawal isu tambang ilegal melalui komisi terkait.
Anggota DPR RI Nurwayah. (Dok.DPR RI)
Ia menekankan perlunya langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar kasus serupa tidak terulang.
Momentum Penegakan Keadilan
“Keberanian untuk mengungkap kasus ini harus menjadi momentum penting dalam menegakkan keadilan,” kata Nurwayah.
“Ini bukan hanya soal tambang ilegal, tetapi juga tentang masa depan sektor pertambangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Baca juga: DPR Soroti Daerah Penghasil Tambang Besar Tapi Dapat Porsi Pajaknya Kecil
Nurwayah berharap kasus tambang ilegal ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran.
“Kita bersama masyarakat ingin ini menjadi titik balik menuju tata kelola yang lebih baik. Hukum harus ditegakkan demi kebaikan bersama,” pungkasnya.(SG-2)
