ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, menyerukan tindakan tegas dari pemerintah untuk memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin merajalela.
Dalam Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/6), Mulyadi menegaskan pentingnya kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini yang dianggap sebagai "lingkaran setan" kriminalitas.
"Kita butuh kebijakan yang konkret dan anggaran yang jelas untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online dan pinjol," kata Mulyadi.
Baca juga: DPR Desak Pemerintah Berantas Judi Online Sampai ke Akarnya
Ia menyoroti peran krusial pemerintah sebagai regulator yang memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan akses internet yang menjadi ladang subur bagi sindikat-sindikat tersebut.
Indonesia di Puncak Penggemar Judi Online
Mulyadi mengungkapkan hasil riset yang mengejutkan, di mana Indonesia menempati peringkat teratas dalam jumlah penggemar judi online.
"Ini sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan. Menteri PMK dan Menkopolhukam harus berperan aktif menjaga ekosistem digital kita yang sedang terancam," tegasnya.
Di era digital ini, Mulyadi juga menekankan perlunya perlindungan data pribadi.
Baca juga: Fokus Cegah Ketergantungan Judi Online: Solusi Nyata, Bukan Bantuan Sosial
"Data pribadi adalah komoditas berharga yang harus dilindungi. Kebocoran data bisa berujung pada penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu," ujar Mulyadi sebagaimana dilanir situs DP RI, Senin malam (24/6).
Hal ini menambah urgensi pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mengamankan data pribadi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul.
Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat
Dengan maraknya masyarakat yang terjerat pinjol dengan bunga mencekik, Mulyadi mengajak pemerintah untuk meredefinisi kemiskinan.
"Dampak dari pinjol ilegal ini seharusnya menjadi perhatian utama. Kita butuh kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu," katanya.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dukung Menkominfo Serius Berantas Judi Online
Ia menekankan pentingnya melibatkan stakeholder daerah agar setiap kebijakan dan anggaran mampu meningkatkan kehidupan masyarakat secara nyata.
Politikus Fraksi P-Gerindra ini menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah segera bertindak dan tidak menunda-nunda.
"Judi online dan pinjol ilegal adalah ancaman serius. Tindakan tegas harus diambil sekarang juga untuk melindungi masyarakat kita," pungkasnya.
Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Seruan Mulyadi ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah untuk tidak lengah dan segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam memberantas judi online dan pinjol ilegal.
Masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan digital di Indonesia. (SG-2)
