LANGKAH tegas Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam menertibkan praktik pertambangan ilegal mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil.
Penertiban tambang ilegal, menurut Nasir, adalah langkah strategis untuk menekan kejahatan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruknya.
Hal ini disampaikan Nasir usai pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi beserta jajarannya di Gedung Aula Siginjai, Mapolda Jambi, Senin (9/12).
Baca juga: Anggota DPR Dorong Penegakan Hukum Terutama Tambang Ilegal di Sultra
"Masalah tambang ilegal, termasuk illegal mining, illegal drilling, dan illegal fishing, masih menjadi persoalan serius di Jambi,” kata Nasir dalam keterangan pers, Rabu (11/12).
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk mengubah tambang ilegal menjadi pertambangan rakyat, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus melindungi lingkungan," ujar Nasir.
Langkah Penertiban untuk Lingkungan yang Lebih Baik
Nasir, yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal juga berdampak pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
"Praktik ini sudah lama berlangsung. Kami berharap presiden beserta jajaran dan BUMN yang terkait dapat berperan aktif membantu negara,” ujar Nasir.
Baca juga: Anggota DPR Soroti Tambang Ilegal dan Dorong Penegakan Hukum
“Dengan upaya transformasi ini, tambang-tambang ilegal di seluruh Indonesia dapat diubah menjadi pertambangan rakyat dalam satu hingga dua tahun ke depan,” jelas Nasir.
“Langkah ini tidak hanya menyelamatkan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Darurat Pertambangan Ilegal di Indonesia
Nasir mengingatkan bahwa dampak tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memakan korban jiwa.
Bahkan tambang legal pun tak lepas dari risiko yang sama bagi pekerja.
"Kita harus berani menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya darurat narkoba atau judi, tetapi juga darurat pertambangan ilegal. Masalah ini harus menjadi prioritas bersama," tegas Nasir, yang merupakan legislator dari Dapil Aceh II.
Ia berharap pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya bersinergi untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal secara menyeluruh.
Baca juga: DPR Dorong Presiden Prabowo Segera Bentuk Satgas Penanganan Tambang Ilegal
Menurut Nasir, perubahan tambang ilegal menjadi pertambangan rakyat akan memberikan solusi berkelanjutan, mulai dari peningkatan pendapatan daerah hingga perlindungan lingkungan.
Dengan langkah konkret yang diambil, Indonesia diharapkan mampu mengatasi ancaman tambang ilegal yang telah lama membayangi sejumlah provinsi, termasuk Jambi.
Transformasi ini juga diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat dan generasi mendatang. (SG-2)
