ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memantau langsung isu-isu krusial terkait penegakan hukum di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan ini, Rudianto didampingi jajaran Polda Sultra, petinggi Kejaksaan Tinggi (Kejati), perwakilan Pengadilan Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kunjungan ini diwarnai diskusi mendalam mengenai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum.
Baca juga: Anggota DPR Soroti Tambang Ilegal dan Dorong Penegakan Hukum
Salah satu masalah utama yang diangkat adalah minimnya sarana dan prasarana (sarpras) pendukung bagi institusi penegak hukum.
Hal ini dianggap menghambat upaya penegakan hukum yang optimal, terutama dalam menangani tambang ilegal yang marak terjadi di Sultra.
“Tambang ilegal yang mencemari lingkungan harus ditindak tegas. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan kelestarian lingkungan,” tegas Rudianto dalam sesi diskusi, Jumat (6/12).
Soroti Tambang Ilegal dan Transparansi Hukum
Masalah tambang ilegal menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.
Baca juga: DPR Dorong Presiden Prabowo Segera Bentuk Satgas Penanganan Tambang Ilegal
Rudianto menekankan pentingnya langkah tegas dari penegak hukum untuk memberantas praktik ini, yang selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak serius pada lingkungan.
Selain tambang ilegal, kasus Supriyani—yang menarik perhatian publik—juga menjadi salah satu fokus diskusi.
Meski tidak dijelaskan secara rinci, kasus ini dinilai mencerminkan pentingnya transparansi dan profesionalisme aparat dalam menjalankan proses hukum.
Apresiasi untuk Keberhasilan Pemilu
Di sisi lain, Rudianto memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas keberhasilan mereka dalam menjaga stabilitas selama pemilu.
Ia menilai, kerja keras aparat keamanan dalam mengamankan pesta demokrasi telah membantu mencegah konflik dan menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.
“Kami mengapresiasi dedikasi polisi dan seluruh pihak yang menjaga kondusivitas selama pemilu. Ini menjadi teladan bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat,” ujar Rudianto.
Harapan untuk Masa Depan Penegakan Hukum di Sultra
Melalui kunjungan ini, Rudianto berharap dapat mendorong perubahan positif dalam sistem penegakan hukum di Sultra.
Baca juga: Komisi III DPR RI Soroti Tambang Ilegal di NTB, Desak Penindakan Tegas
Fokusnya adalah memastikan institusi penegak hukum memiliki sarana memadai untuk bekerja optimal, sekaligus menangani isu-isu krusial seperti tambang ilegal dan transparansi hukum.
Langkah ini diharapkan membawa perbaikan nyata yang dapat mendukung keadilan, menjaga lingkungan, dan memperkuat demokrasi di Sultra. (SG-2)
