KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi atas keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Brigadir AKS.
Brigadir AKS adalah anggota Polresta Palangkaraya yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Keputusan tegas ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga integritas institusi Kepolisian.
Baca juga: DPR Tegas Tolak Polri Kembali di Bawah Kemendagri dan Nilai Sebagai Langkah Mundur
“Kami mengapresiasi tindakan tegas berupa PTDH terhadap oknum ini,” jelasnya.
“Kami juga akan terus mengawal proses hukum, termasuk dugaan keterlibatan narkoba yang menjadi salah satu pemicunya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, (Ist/DPR RI)
Brigadir AKS Diduga Terlibat Pembunuhan
Brigadir AKS diduga terlibat pembunuhan seorang warga berinisial A di Palangkaraya, yang berujung pada pencurian dengan kekerasan.
Selain itu, tersangka juga diketahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yang diduga memengaruhi tindakannya.
Baca juga: Pemecatan Rudy Soik, Anggota DPR Soroti Kemunduran Polri sebagai Institusi Penegak Hukum
Habiburokhman menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap keberadaan oknum di lingkungan Kepolisian.
“Oknum itu bisa ada di mana saja, tidak hanya di Polri tetapi juga di institusi lain.” ujar Habiburrohman.
”Tugas kita adalah menciptakan sistem yang mampu meminimalisir kehadiran oknum semacam ini,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Komisi III akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.
“Kasus ini harus diselesaikan secara menyeluruh. Kami meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil, terutama terkait dugaan penggunaan narkoba oleh pelaku,” tegas politikus Fraksi Gerindra tersebut.
Baca juga: DPR Sambut Positif Rencana Polri Terapkan TPPU untuk Bandar Narkoba
Habiburokhman juga berharap tindakan tegas ini menjadi pelajaran penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Menurutnya, institusi Kepolisian harus memastikan setiap anggota memiliki integritas tinggi, bebas dari pengaruh narkoba, dan mematuhi aturan hukum.
Kasus ini mencuat sebagai salah satu contoh penting tentang perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran berat di institusi publik.
Ke depan, langkah Komisi III DPR dalam mengawasi kasus ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. (SG-2)
